PENDIDIKAN POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

Faisal Danu Tuheteru

Staf Pengajar PS. Manajemen Hutan Universitas Haluoleo

Abstrak

Fenomena kerusakan lingkungan hidup Indonesia dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Fakta ini ditunjukan dengan terjadinya pencemaran dimana-mana, pembajakan dan krisis keanekaragaman hayati serta deforestasi dan degradasi hutan. Salah satu penyebab pemicuh kerusakan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang lebih mempertimbangkan aspek ekonomi ketimbang aspek ekologi. Oleh karena itu perlu gerakan politik yang komprehensif di negara ini dengan membentuk partai politik dan atau penanaman pendidikan politik lingkungan hidup kepada pemimpin bangsa ini dari pusat sampai di daerah. Partai politik ini diharapkan mampu menjadi buffer terhadap pemerintah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangan aspek ekologi serta meroposisi peran partai politik yang sudah ada serta mempertegas tidak selesainya berbagai gerakan pro lingkungan yang mentok di level kebijakan birokrasi.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya berupa sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan tipe-tipe hutan yang bervariasi, sesuai dengan pedoagroklimatnya yang tersebar diseluruh tanah air. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire yang memiliki hutan tropik yang merupakan salah satu pusat mega biodiversiti di dunia. Hasil survey World Conservation Monitoring Commitee (1994) dan Bapenas (1993) tercatat kekayaan bumi Indonesia mencakup 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10 % dari seluruh spesies tumbuhan berbunga di dunia), 25 % jenis ikan di dunia, 17 % jenis burung di dunia, 12 % mamalia di dunia dan 1.539 spesies reptil dan ampibi (16 % dari seluruh spesies reptil di dunia) serta terbesar dalam diversitas palem dengan jumlah 477 spesies (225 endemik). Indonesia juga merupakan salah satu pusat Vavilov di dunia. Vavilov adalah pusat-pusat penyebaran tumbuhan ekonomi berupa berupa buah-buahan tropik, jahe-jahean dan kayu.

Kekayaan sumber daya hutan tersebut diatas, selama ini dijadikan sebagai sapi perah dan diperkosa demi pembangunan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang atau oleh Forest Watch Indonesia (2001) menyebut kerusakan hutan Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan untuk diekploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Mengingat strateginya peran hutan Indonesia di kancah global maka perlu gerakan penyelamatan hutan Indonesia. Salah bentuknya adalah gerakan poltik berupa pembentukan partai politik pro ekologi.

II. FAKTA KERUSAKAN LINKUNGAN HIDUP DAN DAMPAKNYA

Fenomena kerusakan lingkungan hidup (baca : Ekologi) di Indonesia bahkan secara global dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Fakta menunjukan bahwa terjadi pencemaran air, tanah dan udara dimana-mana. Selain itu terjadi juga krisis keragaman hayati. Hasil laporan IUCN 2000, CITES 2004, CITES Plan Commitee 2004 menjelaskan bahwa akibat ekploitasi dan fragmentasi habitat muncul indikasi kepunahan lebih dari 100 spesies Diptercarpaceae, Ramin (Gonystilus sp) dan Merbau Intsia bijuga dan Intsia palembanica). Belum lagi punahnya berbagai jenis anggrek asli , rusaknya terumbu karang serta terancam punahnya beberapa satwa misalnya Anoa, Harimau, Komodo. krisis ini sangat dipengaruhui oleh lemahnya hukum Indonesia, tumpang tindihnya kebijakan dan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia, tidak efektifinya pengawasan dan peredaran flora dan fauna, kesadaran lingkungan yang rendah serta diperparah oleh keputusan-keputusan politik yang tidak berpihak (Muhtaman, dkk, 1999).

Fakta lain adalah kerusakan hutan. Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2004, kawasan hutan yang telah terdegradasi telah mencapai luas 59,17 juta ha dengan laju kerusakan hutan sudah mencapai 2,8 – 3,8 juta/ha/tahun (Dephut, 2006) dan sekitar 72 % telah habis hutan asli setengah dari luas hutan yang tersida sekarang pun terancam untuk perkebunan, kebakaran hutan dan penebangan komersial. Laporan Greenpeace terbaru (Kompas, 4 Mei 2007) bahwa negara Indonesia masuk rekor dunia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Kerusakan hutan di Indonesia dipengaruhi oleh illegal logging, legal logging dan kebakaran hutan.

Dari berbagai fenomena kerusakan lingkungan hidup yang dijelaskan diatas dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya. Bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kerusakan terumbu karang, dll yang terjadi di hampir seantero nusantara adalah fakta begitu dahsyatnya lingkungan hidup dikebiri oleh manusia hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dengan jangka waktu sesaat. Contoh banjir besar yang menenggelamkan 60 persen wilayah ibukota Jakarta dengan korban jiwa (80-an orang) dengan potensi kerugian mencapai 4,1 Trilliun merupakan fakta lain yang menjelaskan bagaimana kerusakan hutan di Bogor dan kebijakan tata ruang yang tidak berdasarkan AMDAL. Untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup tersebut membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Untuk merehabilitasi 59 juta ha hutan yang rusak saja membutuhkan biaya 472 triliun dengan asumsi 1 juta hektar membutuhkan biaya 8 triliun rupiah (Kendari Pos, 3 April 2007).

III. PERLUKAH PARPOL PRO EKOLOGI

Semua bentuk kerusakan lingkungan hidup tersebut sangat dipengaruhi oleh akvitas manusia. Salah satu aktivitas manusia tersebut adalah perumusan kebijakan atau program pembangunan yang tidak pro lingkungan hidup. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa sejak bangsa ini merdeka dari penjajahan sampai pada zaman reformasi ini semua kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan selalu mengedepankan pertimbangan politik dan ekonomi ketimbang ekologi akibatnya lingkungan hidup menjadi korban. Eksploitasi sumberdaya alam baik yang di laut maupun di darat atas nama kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat menjadi senjata ampuh untuk terus menerus menguras dan memeras tanpa memperhatikan daya dukung sumber daya yang ada.

Untuk menjembatani kepentingan pembangunan di satu sisi dan kelestarian sumberdaya hutan di sisi lain maka perlu ada satu gerakan politik di negara ini. Gerakan politik yang dimaksud adalah pembentukan partai politik yang beridiologi ekologi (baca : Lingkungan hidup) dan atau pendidikan politik lingkungan kepada pemimpin bangsa ini dari pusat sampai di daerah. Seperti partai lainnya, partai ini diharapkan menjadi saluran politik orang atau kelompok penggiat/pemerhati lingkungan hidup yang selama ini tersumbat aspirasinya oleh keserakahan penguasa guna mewarnai perumusan kebijakan dan program pemerintah baik pada level nasional maupun daerah yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Partai ini lahir untuk menjawab berbagai hal diantaranya tidak efektifnya partai-partai yang ada memperjuangkan lingkungan hidup dan mereduksi persekongkolan dan transaksi politik eksekutif dan yang selama ini menjadi andil terhadap maraknya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Mengutif tulisan Eep Saefullaoh Fatah ” Menimbang Birokrasi” (Kompas, 4 Mei 2007) bahwa Ide pembentukan partai ini menjadi tuntutan baru di era demokrasi. birokrasi dituntut membangun sistem politik yang sensitif lingkungan (green policies), kebijakan pun harus menimbang aspek lingkungan (green policies), anggaran belanja negara dan daerah harus menimbang aspek lingkungan dan memobilisasi dana yang layak bagi pengelolaan (green budget). Bahkan para pejabat publik dan politisi dituntut punya sensitivitas lingkungan yang layak (green politicians).

Berdasarkan kosep tersebut maka sebagian besar pemimpin birokrasi di negara ini belum mencerminkan hal tersebut. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan yang ditelorkan. Misalnya perizinan pertambangan di hutan lindung, izin pembukaan lahan hutan untuk kepentingan perkebunan besar, dll. Oleh karena itu, bangsa ini merindukan tampilnya menteri, gubernur, bupati/walikota yang memiliki kemauan dan komitmen politik untuk melindungi keselamatan alamnya dan bukan sekedar semangat mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan kerusakan lingkungan. Sosok gubernur Sulut Sarundajan patut menjadi panutan penyelamat lingkungan yang menolak kehadiran tambang di wilayahnya ditengah kepala daerah lain menguras SDA untuk meningkatkan PAD (Kompas, 25 April 2007).

Sebagai modal awal kekuatan partai ini, maka buku ”Eksekutif Bijak Lingkungan” karya Eka Budianta (1997) dapat menjadi rujukan. Menurut Eka, dalam waktu singkat di Indonesia lebih dari 60 perguruan tinggi membuka ”pusat studi lingkungan”, di tingkat lokal maupun nasional terdapat ratusan organisasi dengan 300 diantaranya tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), sejumlah lembaga nirlaba maupu profit yang memanfaatkan langsung isu lingkungan serta masyarakat mulai melahirkan tokoh-tokoh lingkungan misalnya Emil Salim, Otto Soemarwoto dll. Dengan kekuatan ini disertai dukungan masyarakat Indonesia yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup akan menjadi kekuatan besar dalam menata dan memperbaiki semua kebijakan dan program pembangunan di negara ini.

IV. PENUTUP

Akhirnya kami hanya dapat mewacanakan perlunya pembentukan partai politik pro ekologi dan pendidikan politik lingkungan hidup bagi pengambil kebijakan. Realisasi pembentukan partai ini ada pada kita semua dan momentum pemilihan tahun 1999 menjadi sangat strategis untuk memperbaiki lingkungan hidup bangsa ini dan mengurangi korban harta dan jiwa yang terus berjatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Budianta, E. 1997. Eksekutif Bijak Lingkungan. Yakarta.

Dephut, 2006. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025.

Forest Watch Indonesia. 2001. Potret Hutan Indonesia. FWI. Bogor

Muhtaman, DR., Aliadi, A dan Kartika, S. 1999. Pembajakan Sumberdaya Hayati. Latin. Bogor

Keraf, AS. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Kompas, 3 Mei 2007

………….. , 25 April 2007

…………… , 4 Mei 2007

Purwanto, E. 2007. Nasionalisme Lingkungan : Pesan Konservasi dari Lambusango. Opwall Trust. Buton.

Yafie, A. 2006. Merintis Fiqih Lingkungan Hidup. Ufuk Press. Jakarta,

One response to “PENDIDIKAN POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s