Nasi Atau Demokrasi : Pilihan Dilimatis Kaum miskin atau langkah paradok kaum elit?

By Sansen Situmorang

Slogan-selogan “nasi atau demokrasi” slalu di gunakan oleh elit politik dimasa krisis yang memiliki tujuan untuk meraih pendukung publik, terutama masyarakat miskin, sama seperti pada masa-masa sebelum diadakannya pemilihan umum para elit-elit politik berlomba-lomba menunjukkan kereatifitasnya merangkai kata-kata indah, untuk meyakinkan sasarannya yaitu rakyat. Dalam masa-masa sepeti itu mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan dukungan dari rakyat, sebagai sumber legitimasi mereka. Bangak hal yang mereka lakukan, salah satu caranya dengan mengumbarkan janji-janji yang indah didengar oleh pendengarnya,.terkadang rangkaian kata-kata itu sangatlah tidak masuk akal, dan mengundang banyak pertanyaan, apakah dapat di terapkan dan di jalankan ? Untuk menjawabnya kembali pada elit politik.

makna sesungguhnya dari “nasi dan demokrasi” sebagaimana selogan yang di tawarkan oleh para elit politik “nasi sebagai lambang dari kesejahteraan dan kebutuhan dasar manusia, sedangkan demokrasi melambangkan suatu kebebasan, hak-hak sebagai mahluk hidup, penyetaraan dan keadilan” jorgon yang selalu di tawarkan oleh elit politik dan merupakan sesuatu pilihan yang cukup menarik dan jorgon seperti ini sangatlah efektif sebagai alat pemasaran karena target mereka adalah masyarakat miskin, sehingga slogan “nasi dan demokrasi” memiliki makna yang propokatif yang dapat mengubah pola pikir dan tingkat kesadaran masyarakat miskin, bahwa untuk saat ini, masyarakat membutuhkan nasi “kesejahteraan atau kebutuhan dasar”, setelah nasi telah di peroleh, barulah demokrasi.

Itulah gambaran kasar yang ingin diungkapkan jorgon nasi atau demokrasi. Sepertinya memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin. Toh perlu diingat Kekuasaan merupakan konsep sentral dalam ilmu politik, menurut Laswell dan Kaplan yang banyak dipedomani menyatakan bahwa kekuasaan ialah “kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan Sehingga kita bisa menyimpulkan dibalik jorgon jorgon buatan para elit politik, memiliki suatu kepentingan, baik terhadap dirinya maupun kelompoknya. berupa posisi kekuasaan formal, yaitu kekuasaan pembuat kebijakan dan merekalah yang mewakili kepentingan seluruh rakyat sehingga kerap kali kekuasaan itu di salah gunakan.

Pada kenyataannya sampai sekarang, kehidupan sosial ekonomi masyarakat indonesia sampai saat ini tidak mengalami suatu perubahan. jumblah pengangguran dan kaum miskin relatif tetap tidak berkurang terutama di daerah pusat-pusat perkotaan, justru sebaliknya para elit-elit politik dan pejabat-pejabat publik mendapatkan kehidupan lebih baik telah bertambah.

Masyarakat miskin kota, elit politik dan aktifis sosial masyarakat

Akar permasalahan terbentuknya kaum miskin kota adalah adanya urbanisasi besar-besaran masyarakat desa ke kota yang terjadi masa krisis moneter Pada tahun 1998[1] pada saat krisis ekonom, terjadi suatu peningkatan jumblah penduduk miskin jakarta mencapai 144,4 % berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat desa yang hanya 108,5%, penyebabnya adalah ketertinggalan pembangunan desa terutama dari segi sosial, ekonomi. Sehingga masyarakat desa tidak dapat menggantungkan hidupnya pada desanya di karnakan desa mereka tidak dapat menghasilkan sumber-sumber ekonomi yang layak bagi kehidupan mereka, keputusan untuk meninggalkan desa dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota merupakan suatu pemikiran yang rasional, karena mereka melihat kota terjadi pertumbuhan yang sangat cepat setelah krisis 1998, sehingga Urbanisasi penduduk ini menimbulkan peningkatan jumblah penduduk kota yang kian hari-kian bertambah. sedangkan kondisi kota pada krisis sampai sekarang tidak seperti apa yang mereka harapkan, dikarnakan adanya ketidak percayaan infestor untuk menanamkan modalnya sehingga berdampak ketidak terbatasnya lapangan pekerjaan, biarpun ada untuk mendapatkan suatu pekerjaan membutuhkan kompetisi yang sangat ketat antara pencari pekerjaan. Sedangkan kondisi dari pada masyarakat urban tidak memungkinkan untuk menghadapi kompetisi. karena pekerjaan yang di lakukan di tempat asal terutama di desa-desa jawa dan profinsi lampung memiliki basis pertanian pangan dan mereka tidak mengenal adanya suatu kompetisi karena di daerah asal mereka budaya kebersamaan dan gotong royong sangatlah kuat berbeda dengan di jakarta yang penuh dengan persaingan.

Hari demi hari keberadaan masyarakat urban di kota-kota besar tentunya menjadi suatu permasalahan sosial. Yang harus dicarikan jalan keluarnya, karena dampak dari terbatasnya kemampuan masyarakat urban menimbulkan suatu permasalahan besar terutama pada tindak pelanggaran hukum ditandai dengan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kondisi masyarakat urban yang sangat minim mencibtakan kesenjangan sosial dan terdapat polarisasi-polarisasi masyarakat kota kemudian lahirlah aikon kasar yaitu masyarakat pinggir atau masyarakat terasing.

Dengan kondisi yang tidak berdaya akan lingkungan, masyarakat urban sangat rentan terhadap tepentingan-kepentingan pihak penguasa terutama para pengambil keputusan, bahkan kehadiran mereka di kota-kota besar tidak tidak di perhitungkan dan kehidupan mereka sangatlah terabaikan, jauh dari kondisi masyarakat sejahtera, dan mereka masuk dalam golongan kelompok masyarakat miskin kota. Tetapi di sisi lain kehadiran mereka di kota kota besar terutama di jakarta membawa suatu keuntungan bagi kelompok kepentingan lainnya, baik itu partai politik maupun kelompok sosial masyarakat. Tentunya ini akan menjadi menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa kelompok kepentingan diuntungkan dengan kehadiran kaum miskin kota, bukankah itu menjadi sumber permasalahan kota, dan dari fenomena kehidupan kota, kelompok-kelompok LSM nyata-nyata terlihat berada di balik kehidupan mereka, bahkan nyata-nyata sebagai pembela dan pelindung mereka ?

Politisasi kaum miskin kota

Dalam teori politik, persoalan substansial yang selalu menjadi titik fokus pembahasan adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep sentral dalam ilmu politik. Defenisi umum kekuasaan menurut Laswell dan Kaplan yang banyak dipedomani menyatakan bahwa kekuasaan ialah “kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan”. Kalau oleh Van Doorn (1957) melihat kekuasaan : “kemampuan pelaku untuk menetapkan secara mutlak alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih pelaku lain”[2]. Dari kedua konsep mengenai kekuasaan, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan bisa dilihat sebagai hubungan (relationship) antar dua atau lebih kesatuan, dimana suatu hubungan kekuasaan biasanya bersifat tidak seimbang, dalam arti bahwa satu pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pelaku lain. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan suatu ketergantungan (dependence); lebih timpang hubungan ini, akan lebih besar ketergantungan. Akan tetapi sangat jarang ada bentuk kekuasaan yang mutlak dan absolute. Artinya setiap kekuasaan itu, betapapun besar kekuasaan yang dimilikinya, akan tetap membutuhkan kekuasaan yang lain juga. Adapun isu-isu strategis yang berada diseputar konsep kekuasaan adalah : sumber-sumber kekuasaan, siapa yang memilikinya, bagaimana menjalankan serta pendistribusian kekuasaan.

Konsep dan isu-isu strategis mengenai kekuasaan ini sengaja disajikan terlebih dahulu untuk menunjukkan hubungan antara politik kelompok kepentingan dengan kaum miskin kota.

Peningkatan jumblah penduduk miskin jakarta mencapai 144,4 % pada tahun 1998, bila suatu indifidu-individu kaum miskin di persatukan, tentunya akan menjadi suatu kekuatan besar yang dapat mengalahkan kekuatan yang ada di sekitarnya, apalagi kalau kelompok miskin tersebut dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya akan mencibtakan suatu bencana besar pada negara, ditandai dengan banyaknya demonstrasi menentang berjalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan, konflik-konflik dan lain sebagainya. Yang menyebabkan sutu negara dalam keadaan instabilitas, ini akan mempengaruhi berbagai bidang terutama yang sangat dipengaruhi ialah ekonomi suatu negara. Dengan keadaan negara yang tidak seimbang, sangatlah rentan terhadap masuknya pihak ketiga yang memang tidak menginginkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Tentunya dalam hal ini, pihak ketiga memperoleh suatu keuntungan, dari keadaan yang terjadi.

Gambaran diatas tidak akan terjadi bila kaum miskin, tidak bersatu sebaliknya, bila kaum miskin bersatu maka, apapun dapat dilakukan oleh kelompok tersebut yakni mampu nenekan pihak penguasa utuk merubah tindakan-tindakan yang diambil pihak penguasa sesuai dengan kehendak dari kelompok kaum miskin, dalam hal ini kaum miskin mempunyai kekuatan menuju kekuasaan. Untuk lebih jelasnya lagi akan di bahas pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Saya akan mengingatkan kembali akan tercibtanya kaum miskin kota, penyebabnya ialah kemiskin

an di daerah asal yang dikarnakan oleh tidak berjalannya suatu pembangunan di daerah asal mereka, terutama daerah jawa dan lampung yang sangat dekat dengan jakarta. Kemudian tercibtalah urbanisasi dan menyebabkan bertambahnya penduduk kota. pada dasarnya masyarakat urban datang jakarta, tidak memiliki dasar yaitu persiapan, yang memjadi aset mereka dalam menghadapi persaingan dan mereka dan mereka tidak memiliki pemahaman mengenai lingkungan yang di hadapi, terutama aturan-aturan hukum positif yang berlaku, sehingga menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan hukum yang di lakukan mereka. Bila mereka bernasip baik, biasanya bekerja pada sektor industri sebagai buruh pabrik, tetapi bila keadaan mereka tidak baik menghantarkan suatu pekerjaan yang biasanya dilarang oleh hukum.

Masyarakat urban yang tidak beruntung yang lemah terhadap lingkungan kota mencibtakan suatu masyarakat yang frustasi dan keprustasian mereka, di mamfaatkan oleh kelompok kepentingan seperti partai ataupun LSM. Kenapa kelompok miskin itu menjadi pusat perhatian dari kelompok-kelompok kepentingan? Seperti yang diuraikan diatas, bila mana kaum miskin dipersatukan maka akan tercibtalah suatu kekuatan-kekuatan yang tak terkalahkan. Dan kekuatan-kekuatan mereka ini di pergunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk mendapatkan target-target kekuasaan. Dengan kata lain mereka adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga tercibtalah proses politisasi kaum miskin kota. memang proses politisasi kaum miskin kota sebagai upaya pembelajaran dalam pembangunan politik yang memang seharusnya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan seperti partai maupun LSM. tetapi proses pembelajaran tersebut mereka lakukan dengan cara memamfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada pada kelompok kaum miskin, untuk menghadapi kekuatan-kekuatan penguasa, atas intruksi dari kelompok-kelompok kepentingan. Inilah yang menjadi suatu alasan mengapa pihak-pihak kepentingan menjalin hubungan erat dengan kelompok-kelompok miskin kota. sehingga dapat di simpulkan betapapun besarnya kekuasaan yang dimiliki sang penguasa (Partai, LSM maupun kelompok kepentingan lainnya) akan tetap membutuhkan kekuasaan lainnya dengan demikian tercibtalah suatu hubungan kekuasaan dengan kekuasaan dan mencibtakan iklim yang saling memperkuat untuk menghadapi kekuasaan-kekuasaan lainnya.

Cara-cara penerapan pembelajaran pembangunan politik yang dilakukan kelompok kepentingan terhadap kelompok kaum miskin, dengan cara menjadikan mereka sebagai politikus jalanan yang selalu menentang kebijakan-kebijakan penguasa, ini merupakan suatu pembelajaran pembangunan politik yang salah, dalam sistem demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi rakyat tentunya memiliki wakil wakil di parlemen, dan sangat tidak logis sekali dimasa era globalisasi seperti sekarang ini masih terdapat para politikus jalanan, padahal di kota-kota besar terutama di jakarta perkembangan teknologi sudah sangat maju, bahkan untuk melakukan interaksi langsung dengan para wakil-wakil rakyat sangatlah mudah, dan dengan teknologi tersebut rakyat dapat mudah memonitor wakilnya diparlemen. Memang bila bersatu kaum miskin memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat menggulingkan kekuasaan. Tetapi, dengan cara politik jalanan tentunya kaum miskin, justru akan merespon datangnya kekuatan-kekuatan yang ada secara langsung terutama kekuatan militer.

Gerakan politik kaum miskin dengan cara turun kejalan, tentunya berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dalam bernegara, pengaruh itu justru sangat terlihat sekali, dan menimbulkan dampak ketidakstabilan jalannya suatu negara. Terutama ekonomi, karena dengan politik jalanan tentunya proses kerja dari pada sistem kenegaraan akan terhambat dan menciptakan suatu permasalahan baru yang harus di hadapi pemerintahan. Kedua, dengan tercibtanya suatu ketegangan antara kelompok kepentingan (masyarakat miskin) dengan pihak pemerintah dan sebaliknya pihak kepentingan (masyarakat miskin), dengan kelompok kepentingan lainnya, akan mencibtakan suatu situasi yang tidak menentu, sehingga para penanam modal enggan untuk menanamkan modalnya di indonesia sehingga permasalahan yang dituntut oleh kaum miskin, terutama untuk pekerjaan, kesejahteraan dan perolehan hak dasar sebagai manusia itu hanya khayalan dan tidak akan tercapai, setuasi ini mencibtakan keadaan sama seperti semula bahkan dapat lebih parah keadaan ini di tandai dengan meningkatnya jumblah penduduk miskin. Ketiga, dengan meningkatnya jumblah penduduk miskin, tentunya akan meningkatkan jumblah urbanisasi ke jakarta, urbanisasi yang semula datang dari masyarakat jawa dan propinsi lampung menjadi berubah, bahkan semua penduduk di berbagai daerah di indonesia akan menyerbu kota jakarta, bila keadaan seperti ini terjadi tentunya menjadi sumber permasalahan pemerintahan daerah kota jakarta, dan berbagai permasalahan yang terjadi, pada nantinya akan menimbulkan dampak di berbagai aspek-aspek dalam tata kenegaraan, sehingga tugas yang diemban oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tidak akan tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya suatu kesalahan penerapan model/strategi pembangunan yang di lakukan pihak-pihak kepentingan terhadap kekuatan-kekuatan dari kelompok kaum miskin, mereka hanya memfokuskan kerja pada pembangunan politik masyarakat miskin bukan mencarikan akar permasalahan dari terjadinya kemiskinan kaum miskin kota, sehinga hasil kerja yang di lakukan pihak kepentingan tidak menghasilkan suatu hasil yang maksimal, bahkan penerapan model politik jalanan yang dihasilkan dari penerapan pembangunan politik yang di lakukan mereka akan berjalan di tempat, bahkan keadaan itu dapat berubah menjadi suatu petaka bagi stabilitas suatu negara, dan membuat bencana kemiskinan menjadi bencana yang terselesaikan dalam jangka waktu yang sangat lama bahkan akan menimbulkan suatu bencana kemiskinan di semua daerah di indonesia, sehingga kemiskinan masyarakat menjadi sesuatu yang terstruktur yang sangat sulit untuk dipecahkan di kemudian hari untuk itu di perlukan suatu perubahan model pembangunan yang harus di lakukan pihak-pihak kepentingan dalam menangani permasalah kemiskinan kota, tidak hanya pembangunan politik saja, tetapi haruslah diimbangi oleh pembangunan pembangunan lainnya seperti pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial karena ketiga model pembangunan ini sangatlah berkaitan satu dengan lainnya, bila hanya di lakukan hanya pada pembangunan politik saja, tentunya akan mencibtakan suatu ketimpangan terhadap pembangunan lainnya dan ini tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan.

Sehingga pembangunan masyarakat haruslah seirama dan seimbang inilah yang menjadi tugas baru pihak-pihak kepentingan dan juga pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang melanda indonesia pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. memang pemamfaatan atas kekuatan-kekuatan dari para kaum miskin sangatlah efektif untuk mendapatkan target target kekuasaan, perlu di pertimbangkan kembali efek yang akan di timbulkan secara global di indonesia, masyarakat indonesia akan menjadi masyarakat miskin yang penuh dengan berbagai permasalahan yang tidak kunjung akan terselesaikan. Untuk itulah di perlukan suatu kearifan dan kebijaksanaan pihak pihak kepentingan untuk tidak memamfaatkan kaum miskin dalam politik praktis dan benar benar membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera.

Saya akan menambahkan suatu rumusan, lebih dalam lagi untuk di jadikan suatu bahan yang harus dilakukan oleh siapapun yang menginginkan terbangunnya suatu masyarakat yang sejahtera, rumusan ini di ambil dari hasil pembahasan pada kuliah-kuliah politik kota ektensi politik tentang urbanisasi masyarakat desa. Dan pada buku arbi sanit, Reformasi Politik, 1998, pustaka pelajar, jakarta adalah sebagai berikut.

Sebenarnya akar permasalahan dari kemiskinan kota adalah karena kemiskinan dan kegagalan dari pembangunan daerah asal mereka sehingga menimbulkan suatu pemikiran dari masyarakat desa untuk dapat merubah nasip di kota-kota besar lalu terjadilah urbanisasi masyarakat desa ke kota yang jusru menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan di kota. Untuk itu, seperti yang telah di bahas diatas perlu adanya suatu dasar keseimbangan dari pada pembangunan baik dari segi sosial masyarakat, ekonomi masyarakat, dan juga kesadaran politik masyarakat. Inilah yang menjadi tugas-tugas baru yang harus di lakukan pihak-kepentingan dan juga pemerintah mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat daerah/propinsi sampai pada pusat pemerintahan negara. Tetapi yang harus menjadi suatu fokus utama dari pembenahan adalah tingkat yang terkecil yaitu desa sampai pada tingkat profinsi daerah. Bagaimana wilayah-wilayah desa dapat memberikan sutu kesejahteraan dari masyarakatnya itu yang seharusnya menjadi fokus utama sesuai dengan tujuan utama dari pada otonomi daerah sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi masyarakat desa ke kota. adapun cara-cara yang di lakukan dengan cara[3] :

  • Memperkuat kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat desa dalam upaya memperkecil memperkecil perbedaan sosial.
  • Kebijakan-kebijakan publik yang sepenuhnya mendukung masyarakat desa menuju masyarakat yang sejahtera.
  • Memperlengkapi dengan pendidikan politik dimaksudkan agar kaum marjinal akan mampu dan sadar untuk melihat situasi dan kondisi dari pada lingkungannya tetapi yang terpenting mereka memiliki kesadaran untuk melihat dirinya sebagai manusia yang memiliki hak atas kebebasan dan kehidupan yang layak sebagai warga negara.
  • Di terapkannya iklim demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat seperti kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan adanya suatu kebebasan pers.
  • Adanya pemerintahan yang menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  • Kebijakan yang berpihak pada pembangunan daerah tertinggal.
  • Adanya pengajaran berbasis keprofesionalan (keterampilan khusus) kepada masyarakat daerah ditujuan untuk pengembangan diri
  • Adanya tranparansi dari pemerintah
  • Mobililisasi media informasi, sampai pada struktur pemerintahan terkecil (desa).
  • Tersedianya fasilisas penunjang pekerjaan masyarakat desa dalam upaya peningkatan hasil-hasil produksi masyarakat.

Apa yang menjadi tugas kaum menengah yang di wakili kaum intelektual dan profesional yang pro prubahan seperti LSM ?

  1. Menyediakan kepemimpinan baru yang dapat memimpin rakyat sosok yang karismatis dan selalu dapat menjadi contoh bagi rakyatnya.
  2. organisator
  3. ideolog
  4. menganalisis serta membuat konsep sistem ekonomi, politik dan pemerintahan yang baru.
  5. memberikan pemahaman akan besarnya peluang ekonomi dari dihasilkan dari yang terdapat pada lingkungan yang ada di sekitar daerah desa. (memfungsikan daerah menjadi daerah penghasil ekonomi).
  6. dapat menjadi pendengar dan pencari solusi atas permasalahan permasalahan masyarakat.
  7. selallu memperbarui dan menggali potensi diri dengan informasi dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
  8. mempelajari pola pikir yang menjadi budaya dari pada masyarakat (agar dapat di terima oleh masyarakat setempat).

Untuk dapat menuju era globalisasi yang penuh dengan kompetisi di perlukan peran aktif golongan menengah di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, tentunya kaum menegah haruslah ?

1. mendengar masukan kaum marjinal dan kemudian mencarikan solisi yang terbaik bagi pemecahan masalah kemudian, dapat menjadikan suatu penengah antara pemerintah dan rakyat sehingga tercibtalah suatu iklim yang dapat saling mengngontrol, sehingga dari hari kehari terjadilah suatu pembaruan menuju hidup yang sejahtera.

2. dapat memberikan suatu pendidikan, keterampilan, solusi dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungan masyarakat dan bukan menjadi suatu yang dapat memperburuk atau menjerumuskan masyarakat, tentunya kaum menengah dapat mengangkat kondisi sosial ekonomi kearah yang masyarakat yang lebih baik yang sesuai dengan pri kemanusiaan


1. Caniago, Aldrianof. Analisa “ Nasi” Atau Demokrasi :Pilihan Dilimatis Kaum miskin atau langkah paradok kaum elit tabel I hal 47.

2. Dominggus.N,Kaya. Politisasi preman dan premanisasi politisi, ,2006, Balagu Dot Com

3. Caniago, Aldrianof. Materi-materi kuliah politik kota Program Ektensi Politik FISIP UI, Urbanisasi Masyarakat Desa. 2007

4. Sanit, Arbi. Reformasi Politik, 1998, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s