Komunitarianisme

By Sansen Situmorang

Filsafat Komunitarianisme berasal dari dasar kata komunitarian, istilah tersebut di cibtakan oleh Goodwyn Barmby pada abad ke 20 tepatnya tahun 1840-an[1]. gagasan gagasan mereka pada dasarnya bertolak belakang dengan paham liberalisme, kapitalisme dan sosialisme. ada tiga konsep dasar dari perkembangan pemikirannya antara lain. Pertama Komunitarianisme filosofis pemahaman mereka lebih mengedepankan peranan komunitas ketimbang individu yang membentuk komunitas tersebut. menurut Budiman Sudjatmiko[2], orientasi mereka pada upaya memuaskan kebutuhan seluruh komunitas (terlepas punya daya beli atau tidak), peran aktif negara, serta bersifat holistik atau saling tergantung antarmanusia, dan manusia dengan alam.

Stereotif mereka melihat individu memiliki ketergantungan satu-sama lainnya dalam satu kesatuan dalam komunitas[3]. menurut mereka, hubungan indifidu terhadap komunitas bersifat deduktif, karena mereka menganggap individu memiliki kebebasan. individu memiliki hak untuk berbeda pendapat atau menolak pendapat mayoritas komunitas. menurut penulis, pandangan yang lebih menekankan akan peranan komunitas dari pada individu dalam komunitas itulahlah yang bertolak belakang dengan gagasan-gagasan dari teori-teori liberalism tetutama bila mana di kaitkan dengan nilai keadialan.

Kedua, Komunitarianisme ideologis pemikirannya banyak di pengaruhi oleh Amitai Etzioni[4] seorang sosiolog IsraelAmerika berkelahiran Jerman pada awal tahun 1990-an. dalam frase ini, pemikiran mereka lebih menekankan pada modal social, menurut mereka modal social sebuah komponen penting dalam pembangunan dan pemeliharaan demokrasi. maksudnya, pemerintah memiliki peran penting sebagai agen pelayan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang kompleks itu, pemerintah (public) di perbolehkan bekerja sama perusahaan-perusahaan swasta (privat) selama tidak merugikan masyarakat. biasanya bentuk dari kerjasama antara pemerintah dan swasta di bidang pelayanan-pelayanan social seperti pendidikan dan kesehatan.

Karena kurangnya literature penulis mengenai gagasan pemikiran komunitarian tentang “modal social” maka penulis mengajukan dua pertanyaan dasar sehingga pada nantinya pertanyaan ini dapat memjawab perdebatan-perdebatan mengenai filsafat komunitarian. pertanyaan pertama, sampai dimana tingkat intervensi pemerintah sebagai agen pelayan masyarakat? dan kedua, apakah pihak swasta di berikan kekuasaan untuk menguasai sumber-sumber yang menjadi kebutuhan dasar manusia (public good) seperti air, listrik, minyak bumi, dll. bilamana pertanyaan penulis di benarkan maka sampai di mana pemberian untuk memprivatisasi barang public di berikan? apakah pemerintah juga di libatkan?

Kedua pandangan mereka tentang “hak-hak positif”maksudnya pelimpahan hak individu (hak negative) untuk kepentingan bersama. mereka beranggapan kepentingan bersama merupakan kepentingan dari pada individu itu sendiri[5]. sebagai gambaran pemerintah berhak memberlakukan pajak pada setiap warga negararanya (mengambil hak individu/hak negatif), kemudian sebagai timbal baliknya, pemerintah akan mengupayakan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat seperti pendidikan gratis, pemeliharaan kesehatan yang terjangkau, mensubsidi BBM atau pengalihan bantuan kepada masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. tentunya gambaran diatas bertolak belakang dengan filsafat individual (liberalism) dalam system yang demokratis. komunitarian berpandangan individualis akan menghancurkan hubungan kebersamaan yang ada sebelumnya dalam pemerintahan demokrasi. prinsip dari pemikiran mereka adalah individu memiliki hak bilamana di sertai dengan kewajiban akan tanggung jawab sosial individu itu sendiri.

Dua tradisi demokrasi

Menurut penulis ada persamaan antara pandangan komunitarianisme dengan komunisme (otoritarianisme), yang menjadi titik persamaan adalah sama-sama memperjuangkan kebersamaan kolektif. Tetapi ada yang membedakan, kalau komunitarianis, menerima system kehidupan masyarakat yang demokratis untuk mencapai tujuannya. mengapa? karena menurut mereka demokrasi adalah metode untuk mencapai kebersamaan secara kolektif[6].

Dengan lebih mengedepankan pentingnya perluasan ruang publik, pengaktifan peran kelompok-kelompok sosial, forum warga, serta jaringan antarkelompok, yang bukan saja untuk keperluan self-help kelompok, tetapi juga sebagai wahana awareness warga, civic engagement dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Elemen-elemen komunitarian yang dinamis inilah yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan (governance) dan pembuatan keputusan berbasis komunitas (bukan segelintir elite) secara partisipatif serta memungkinkan penggalian potensi dan kreativitas individu dalam ikatan kolektif[7]. kesimpulannya, mereka lebih melibatkan organisasi non pemerintah untuk mencapai tujuan mereka.

dua tipe system pemerintahan (governance). Pertama sistem pemerintahan demokratis (democratic governance). Kedua, sistem pemerintahan otoritarian (authoritarian governance). dari dua system pemerintahan tersebut. dapat di kembangkan menjadi 4 model governance, seperti gambaran di bawah :

Tipologi model governance[8]

Tipologi model govermen

kriteria utama: basis politik (negara atau masyarakat) dan basis ekonomi (pasar atau nonpasar). Sistem politik yang berbasis masyarakat identik dengan system demokrasi, Dalam hal ini negara berbagi kekuasaan dan peran dengan masyarakat ketika mengelola pemerintahan, termasuk pembangunan dan kebijakan publik. Sedangkan sistem politik yang berbasis pada negara berarti sistem itu otoritarian (monocentris). Formasi negara tersusun secara hirarkhis-sentralistik, yang mengendalikan seluruh kehidupan masyarakat. Negara tidak berbagi kekuasaan dan peran dengan masyarakat. adanya suatu pembatasan hak dasar warga negara. kesimpulannya didalam system yang otoriter, peran negara sangatlah besar dibandingkan peran individu. sebagai timbal baliknya pemerintah akan mengurus semua kebutuhan baik secara social, ekonomi dan politik setiap warga negaranya.

Sistem ekonomi nonpasar berarti proses produksi dan distribusi barang-jasa dikelola oleh komunitas (misalnya koperasi) atau oleh negara (misalnya melalui BUMN). Menurut Sutoro Eko, Model tata pemerintahan komunitarian (communitarian governance) yang lebih tepat adalah demokrasi social.[9] karena menurutnya, berbasiskan masyarakat (self-governing community) dan sistem ekonomi nonpasar, terutama yang berbasis pada komunitas. tata pemerintahan ini di contohkanNya seperti Pemerintahan dan masyarakat adat (seperti banjar di Bali atau nagari di Sumatera Barat)

Daftar Pustaka :

1. Kymlicka, Will, “Komunitarianisme” dalam, Teori Keadilan: Suatu Pengantar Ke Arah Filsafat Politik Kontemporer, Pengantar dan Penerjemah: Agus Wahyudi, (dari judul asli: Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford University Press,Oxford, 1990, pp. 199-237),

2. Wikipedia.org, Komunitarianisme,

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitarianisme terakhir di olah mei 13, 2008

3. Sudjatmiko, Budiman. Antara Proklamasi dan Deklarasi, PDI Perjuangan Koordinator Wilayah Negeri Belanda. Dec 26, 2007.

dapat di lihat pada URL :http://www.korwilpdip.org

4. Situmorang, Sansen. ADART Komisariat Kalibata, Cawang, dan BS.Taman Harapan, 2006. sansigner.wordpress.com/adart xcbs/2006

5. Lihat, Ayuni, Mumtaz. Ideologi, di akses Mei 13, 2008

http://torrentmalaya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=1

6. Sandel, Michael J. Liberalism and the Limits of Justice, Blackwell Publishing. 1985 hal.143

7. Eko, Sutoro. Mengkaji Ulang Good Governance. tidak ada informasi mengenai tahun pembuatan

http://www.ireyogya.org/sutoro/mengkaji_ulang_gg.pdf.

8. Makalah, Eko, Sutoro. Komunitarianisme Demokrasi Lokal, tidak ada keterangan tahun pembuatannya.

http://www.ireyogya.org/sutoro/komunatarianisme_demokrasi_lokal.pdf.


[1] Lihat, wikipedia.org, Komunitarianisme,http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitarianisme terakhir di olah mei 13, 2008

[2] Sudjatmiko, Budiman. Antara Proklamasi dan Deklarasi, PDI Perjuangan Koordinator Wilayah Negeri Belanda. Dec 26, 2007. dapat di lihat pada

URL :http://www.korwilpdip.org

[3] Situmorang, Sansen. ADART Komisariat Kalibata, Cawang, dan BS.Taman Harapan, 2006. sansigner.wordpress.com/adart xcbs/2006

[4] Lihat, Ayuni, Mumtaz. Ideologi, di akses Mei 13, 2008

http://torrentmalaya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=1

[5] Lihat, Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 143

[6] Makalah, Eko, Sutoro. Komunitarianisme Demokrasi Lokal, tidak ada keterangan tahun pembuatannya

url ; http://www.ireyogya.org/sutoro/komunatarianisme_demokrasi_lokal.pdf.

[7] abit.

[8] Lihat makalah, Eko, Sutoro. Mengkaji Ulang Good Governance. tidak ada informasi mengenai tahun pembuatan

url : http://www.ireyogya.org/sutoro/mengkaji_ulang_gg.pdf.

[9] Abit,

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s