Negara, Ekonomi Pasar, dan Pembangunan Kawasan

Oleh: AACh

Salah satu pertanyaan yang ingin saya harapkan jawabannya dari para ekonom adalah, apakah untuk menjadikan sebuah kawasan tertinggal atau kawa- san pinggiran menjadi kawa-san pertumbuhan kita juga harus menolak campur ta- ngan negara? Saya berharap semua ekonom, termasuk dari aliran propasar sekalipun, mengatakan “tidak” untuk pertanyaan tersebut. Karena, kalau ada yang mengatakan “ya”, ekonom itu tentu benar-benar hanya tahu ekonomi pasar sepotong-sepotong, namun latah membela ekonomi pasar.

Orang yang reaktif dan emosional menyikapi gagasan intervensi negara untuk pengembangan kawasan tertinggal yang memiliki potensi ekonomi cukup besar tentu tidak memahami bahwa sistem ekonomi pasar yang kuat dan berkelanjutan untuk kawasan itu adalah sistem yang juga harus direncanakan terlebih dulu. Singapura adalah contoh terdekat di depan mata untuk tesis tersebut.

Ekonomi pasar Indonesia selama Orde Baru, yang ditumbuhkan sejak awal tahun 1980-an, adalah contoh ekonomi pasar yang rapuh karena selain fondasi strukturalnya rapuh, fondasi regionalnya seperti dianggap tidak perlu direncanakan. Hasilnya sudah kita rasakan, yakni ekonomi pasar Indonesia tersebut mudah dihempaskan oleh tekanan ekonomi pasar global. Salah satu penyebab kerapuhan ekonomi pasar Indonesia tersebut adalah karena penguasa dan pengusaha di Indonesia terlalu mengeksploitasi nilai lokasi Jabotabek dan pasar tenaga kerja di Jawa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Semua mesin induk bagi pertumbuhan ekonomi dibiarkan bahkan didorong tumbuh pesat di kawasan ini. Akibatnya, pertumbuhan tersebut membawa perekonomian nasional kepada suatu situasi yang disebut berada pada tahap social limits to growth (Fred Hirsch, 1976).

Pada situasi ini situasi ekonomi agregat sebetulnya sudah tidak efisien, bahkan berbahaya apabila dipaksa untuk melanjutkan pertumbuhan. Sebagai dalam situasi seperti ini monopoli alamiah maupun monopoli yang didukung oleh kebijakan makin berkembang dan merugikan sebagian masyarakat.

Contoh di Negara Lain

Ada beberapa contoh pembangunan regional yang akhirnya membuat ekonomi pasar di suatu negara terbukti menjadi kuat dan berdaya tahan panjang. Sayangnya faktor ini selalu diabaikan dalam memromosikan sistem ekonomi pasar. Promosi atas ekonomi pasar Amerika Serikat sendiri selalu menutupi faktor penting yang satu ini, sehingga seolah-olah ekonomi pasar yang kuat itu tidak memerlukan fondasi regional dalam kondisi tertentu. Ekonomi pasar ala Amerika Serikat seolah-olah hanya dibentuk oleh pengakuan atas hak-hak material individu yang difasilitasi oleh sistem perdagangan bebas dan jaminan atas hak milik dan karya intelektual (property rights). Seolah-olah hanya karena instrumen dan sistem seperti itu saja ekonomi Amerika Serikat mencapai kemajuan.

Cobalah kita bayangkan kalau kota industri film Los Angeles letaknya masih di sekitar New York City atau dekat Chicago. Lalu kota judi dan kota adu jotos Las Vegas juga terletak di sekitar New York City atau Chicago. Lalu andaikan Kota San Francisco juga di sekitar dekat dua kota bisnis tadi. Belum lagi kalau Silicon Valey yang di California dan industri pesawat Boeing di Seattle masih pula terletak di wilayah timur. Mungkin, walau tidak pasti, sejak dahulu perekonomian Amerika Serikat sering diganggu oleh ketidakstabilan sosial, politik dan pemerintahan (kelembagaan). Amerika Serikat mungkin sudah lama mengalami tahap social limits to growth dalam skala luas.

Ekonomi Amerika Serikat tumbuh relatif berkesinambungan antara lain adalah karena adanya penyebaran dan kompetisi antarkota yang akhirnya mendorong tiap kota membangun dan mempertahankan keunggulan masing-masing. Masih ada sejumlah kota lagi yang letaknya terpencar di benua daratan Amerika itu dengan kekuatan distinctive competence sendiri-sendiri. Sebutlah misalnya Washington DC, Atlanta, Miami, atau Texas. Masing-masing juga memiliki daya tarik tersendiri bagi investor wisatawan atau pencari hiburan, maupun bagi pemerintah untuk penyelenggaraan event internasional.

Mari kita menoleh pula ke Eropa dengan melihat pengalaman di dua negara, yakni Inggris dan Norwegia. Di Inggris, beberapa dekade lalu kawasan utara tergolong kawasan yang sangat tertinggal secara ekonomi dibanding kawasan Selatan yang berpusat di London. Tetapi ketimpangan antara utara dan selatan di Inggris ini tentu akan lebih parah jika pemerintahan (Partai Buruh) dulu tidak melakukan intervensi untuk mengembangkan daerah-daerah di wilayah utara. London Raya bisa menjadi pusat segala kegiatan nasional, mulai dari politik, industri, perdagangan dan sebagainya, yang menyimpan kesemrawutan.

Artinya, Inggris juga bisa sejak lama dibebani oleh situasi social limits to growth kalau intervensi dalam pembangunan regional dan antarregional itu tidak dilakukan oleh pemerintah.

Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris pada masa lalu antara lain, mengadakan pengaturan penggunaan lahan, memberi insentif pajak kepada industri yang mau pindah ke lokasi baru, mendirikan pusat pelatihan tenaga kerja yang memberikan jasa pelatihan gratis kepada para pencari kerja, dan sebagainya. Dengan cara seperti ini akhirnya daerah yang tadinya tidak diminati oleh investor menjadi diminati dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru. Setelah daerah itu maju, tentu saja berbagai insentif tadi dicabut. Artinya, campur tangan pemerintah tadi hanya dimaksudkan untuk sementara dengan maksud untuk mengantarkan daerah-daerah tertinggal tersebut memasuki fase ekonomi pasar.

Tertinggi

Contoh lain yang bisa disebut adalah Norwegia, yang kini meraih status sebagai negara dengan pendapatan per kapita penduduk tertinggi di dunia. Mirip dengan Inggris, walau jumlah penduduknya kecil, dahulu pusat berbagai aktivitas nasional negara ini sangat terkonsentrasi di Kota Oslo yang terletak di ujung Selatan. Tetapi pemerintah Norwegia menyadari potensi negaranya di kawasan utara, baik di bidang kelautan, pariwisata maupun industri. Pemerintah Norwegia mengambil inisiatif menghidupkan sebuah kota kecil di wilayah paling utara negeri itu yang bernama Troms. Untuk mengembangkan kota tersebut pemerintah membangun dua jembatan yang jaraknya terpisah sekitar empat kilometer satu sama lain dengan fungsi menghubungkan Pulau Troms dengan daratan Norwegia.

Di sana juga dibangun bandar udara modern dan sejumlah dermaga pelabuhan laut. Selain itu, pemerintah Norwegia mendirikan pula Universitas Troms (lengkap dengan beberapa lembaga riset, rumah sakit dan laboratorium). Karena letaknya di kawasan paling utara Norwegia, negeri ini bisa mengklaim sebagai negara yang memiliki universitas yang berlokasi paling utara di dunia.

Di samping melakukan intervensi dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan pembangunan berbagai sarana kota, Pemerintah Norwegia sampai saat ini tetap memberikan insentif sosial bagi para pegawai negeri dan polisi yang mau bertugas di daerah ini. Para alumni akademi kepolisian, misalnya, akan mendapatkan tambahan gaji, tunjangan keluarga, dan tambahan biaya sekolah anak, bila mereka mau bertugas di wilayah utara. Artinya, pemerintah lebih melakukan sistem reward daripada menggunakan pendekatan represif atau mengeksploitasi sentimen nasionalisme dalam menugaskan aparat negaranya ke daerah-daerah pinggiran.

Hasil dari kebijakan pengembangan yang sangat terencana tadi bukan hanya mengubah Pulau Troms yang tadinya hanya dihuni oleh penduduk dari beberapa desa kecil menjadi sebuah pulau dengan kota modern dan indah. Pulau Troms juga memiliki sebuah kota yang modern dan berfungsi memperkuat fondasi perekonomian nasional negara itu.

Di Indonesia, kita sudah lama sadar bahwa kita punya potensi alam yang indah di berbagai kawasan di luar Jawa. Tetapi sebagian cerita tentang kawasan potensial itu banyak hanya membuat kita larut dalam mimpi panjang. Sebagian cerita lainnya berisi kisah-kisah menyedihkan, cerita tentang Fakfak di Papua, Nias di Sumatera Utara, Sabang di Aceh dan sebagainya. Di pertengahan masa Orde Baru mulai ada kesadaran untuk membangun kawasan tertinggal, khususnya kawasan timur.

Namun, jika diamati dengan kacamata ekonomi-politik, kebijakan ini sebetulnya lebih sarat dengan bias-bias politik daripada kebijakan yang dilandaskan pada perencanaan strategis yang sungguh-sungguh.

Sejumlah politisi dan elite dari daerah tertentu telah mendapatkan kursi jabatan atau nilai tawar politik di tingkat nasional sejak belasan tahun yang lalu. Tetapi, hingga kini kita belum melihat satu daerahpun yang tumbuh secara signifikan menjadi kawasan baru dengan kemajuan sosial, lingkungan, ekonomi dan pemerintahan yang berarti bagi kawasan timur sendiri maupun bagi kawasan nasional. Intervensi negara sudah lama dilakukan untuk kawasan timur Indonesia. Tetapi kalau kita pinjam bahasa latah sejumlah ekonom, pasar belum juga melirik Kawasan Timur Indonesia itu. Apa yang salah dengan bentuk campur tangan negara itu?

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s