Memindahkan Pusat Pemerintahan, Lalu Memindahkan Ibu Kota

Oleh AACh

Laju pertumbuhan penduduk d kawasan mega-urban Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang jauh di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional, adalah sumber dari kesemerawutan pelayanan publik di kawasan ini. Kesemerawutan tersebut akan makin bertambah apabila pengembangan kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya berjalan tanpa perencanaan dan pengendalian terpadu sebagai suatu kawasan megaurban Jabodetabek.

Meskipun kawasan pusat Jakarta sebagai kawasan pusat dari kawasan megaurban Jabodeabek terus diperindah oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan pengeluaran dana yang cukup besar, keindahan buatan itu makin tidak bisa mengimbangi pertumbuhan kesemerawutan pelayanan publik dan masalah sosial yang makin kompleks sebagai sisi lain dari wajah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Masalah-masalah pelayanan publik dan sosial yang makin merosot tersebut tentu menyebabkan pengeluaran biaya kemanusiaan dan biaya sosial yang meningkat dari hari ke hari pada penduduk lapisan menengah ke bawah. Ujung dari setumpuk permasalahan itu nantinya tentu juga sampai pada stabilitas sosial dan politik di sekitar Jakarta, yang akhirnya juga berpengaruh terhadap perekonomian. Potensi masalah tersebut bisa dilihat dari beberapa indikasi penyakit sosial perkotaan yang muncul saat ini. Dari sekitar sembilan juta penduduk Jakarta tahun 1997 lalu, diperkirakan sekitar 1,8 juta jiwa terkena gangguan jiwa.<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Sementara itu di daerah-daerah pinggiran Jakarta, terutama Tangerang dan Bekasi terdapat pula indikasi peningkatan jumlah pelaku bunuh diri selama paruh waktu pertama dekade tahun 90-an.<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>

Indikator memburuknya pelayanan publik di Jabotabek bisa kita lihat dari efisiensi perjalanan bagi warga Jabodetabek ke tempat tujuan rutin yang makin menurun, sebagaimana terlihat dari waktu tempuh per kilometer perjalanan. Kalau di Jakarta untuk jarak tempuh kendaraan sekitar 25 km pada jam kerja butuh waktu perjalanan paling sedikit satu setengah jam, di kota-kota metropolitan lain jarak tempuh tersebut bisa dilalui dalam waktu sekitar 40 menit.

Itu artinya, pengorbanan waktu dan tenaga manusia, biaya penggunaan kendaraan dan penyusutan nilai komponen kendaraan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut perhitungan yang dibuat oleh Badan Prencanaan Pembanugunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, yang dikeluarkan akhir tahun 1999, biaya yang harus ditanggung masyarakat akibat kemacetan di Jakarta mencapai 900 juta dolar AS atau sekitar Rp 6.3 triliyun rupiah per tahun.<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>

Kondisi tersebut sebetulnya sekaligus mencerminkan perekonmian Jabodetabek yang tidak sehat, mengingatnya cukup besarnya sumber daya yang terbuang. Tetapi penyebab utama dari peborosan ini tidak lain adalah karena ketimpangan arus penumpang pada jam berangkat kerja dan jam jam pulang kerja karena sebagian besar warga Jakarta bergerak menuju kawasan pusat Jabodetabek pada pagi hari dan sama-sama bergerak pula meninggalkan kawasn tersebut pada sore hari. Dalam perjalanan pagi maupun sore tersebut, setiap pengguna kendaraan umum tidak hanya butuh bus kota, tapi juga oplet, bajaj, bemo, bahkan sebenarnya masih ada yang butuh becak. Sementara pengguna kendaraan pribadi, harus menghabiskan waktu yang sangat lama di perjalanan disertai konsumsi bahan bakar yang tinggi.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sistem regulasi yang dimiliki pemerintah kota, turut pula membiarkan masalah pelayan transportasi bagi warga Jabodetabek menjadi tidak efrisien. Sebuah moda yang tak efisien kadang harus dipertahankan untuk menampung kebutuhan ekonomi kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam sistem transportasi Jabodetabek, contoh ini paling mudah kita lihat pada jenis jasa transportasi ojek sepeda motor. Pada pengendara atau pemilik ojek ini membutuhkan area dan waktu yang tidak boleh diganggu jenis angkutan lain supaya bisa mendapatkan penghasilan. Karena itu, atas kehendak mereka tentunya, jenis angkutan lain harus punya pengertian untuk tidak melanggar daerah atau jam operasi ojek tersebut.

Bagi para pengguna jasa ojek, beroperasinya ojek dengan menghalangi operasi jenis kendaraan lain, tentu menimbulkan ongkos transportasi bahkan resiko yang tinggi. Tapi bagaimana kita harus melihat inefisiensi transportasi yang dipikul oleh banyak warga ibukota itu, terutama yang tinggal di pinggiran, dalam kacamata pembangunan keseluruhan? Sekali lagi, hal ini tentu merupakan bagian dari persoalan pembangunan di ibukota yang amat kompleks, termasuk karena sering tidak berdayanya pemerintah menguasai titik sentra lokasi prasarana publik.

Relokasi Pusat Pemerintahan

Sumpeknya kota Jakarta sudah mendorong munculnya ide-ide untuk memindahkan ibu kota dari daerah Betawi ini. Dari ide-ide yang muncul itu, intinya yang terdengar adalah adanya keinginan memindahkan ibu kota tersebut ke luar Jawa. Alasan yang dikemukakan adalah, selain untuk mengurangi beban Jakarta juga untuk memeratakan penyebaran penduduk ke luar Pulau Jawa. Ide ini juga dikemukakan dengan mengajukan contoh-contoh pembagian fungsi kota besar di negara-negara maju.

Tetapi sejauhmana ide memindahkan ibu kota luar Jawa itu mendesak atau realistis, meski dilihat dari rencana strategis cukup baik? Penulis merasa pertanyaan ini belum terjawab oleh para penggagas tersebut. Secara ekonomi saja, untuk kondisi keuangan negara seperti sekarang jelas tidak mungkin memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Belum lagi dilihat dari biaya sosial dan kemungkinan munculnya masalah-masalah ekonomi politik dalam proses pembangunan prasarana karena lembaga politik dan birokrasi kita yang masih belum banyak berubah dari jaman Orde Baru. Intinya, bukan pemindahan ibukota itu tidak beralasan, tetapi dilihat dari segi urgensi waktu dan biaya, langkah penataan yang paling realistis untuk menata kembali pembagian fungsi ruang di Jabotabek.

Alasan Perlunya Pemindahan Fungsi Kawasan Pemerintahan

Kalau seandainya masalah keterkaitan tata ruang nasional dengan lokasi Ibu Kota saat ini bisa kita tunda dulu, dan lebih memprioritaskan perhatian pada setumpuk masalah yang dihadapi warga kota Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) sebagai masalah utama dengan segala dampak sosial, ekonomi dan politiknya, maka yang perlu dipikirkan saat ini adalah menata pola mobilitas warga jabotabek yang selama ini berorientasi ke pusat Jakarta. Pola orientasi yang tidak seimbang inilah yang membawa setumpuk masalah, mulai dari kemacetan, polusi, pemborosan waktu dan biaya dalam aktifitas rutin sehari-hari, hingga munculnya lokasi-lokasi rawan kejahatan karena sulitnya melibatkan masyarakat yang banyak memikul beban hidup tadi untuk terlibat dalam sistem keamanan lingkungan.

Masalah tadi mungkin bukan hanya karena pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi, tetapi berawal pada munculnya wilayah pusat Jakarta menjadi satu-satu sentral medan magnit. Dalam perkembangan pembangunan fisik dari tahun ke tahun, yang terjadi adalah pembangunan yang bertolak dari perluasan medan magnit tadi. Maka ketika daerah sekitar sentral magnet tadi tidak lagi mampu menampung beberapa fungsi sekaligus, seperti fungsi pusat bisnis, perkantoran, pendidikan, wisata dan sebagainya, maka yang terjadi adalah seperti sekarang. Sebagian besar masyarakat terpaksa bermukim di pinggir dan di luar Jakarta, tetapi dalam aktifitas sehari-sehari mereka tetap memusatkan orientasinya ke pusat Jakarta tadi.

Kalau demikian sumber persoalannya, maka salah satu pemecahan adalah mengurangi jumlah masyarakat yang sehari-hari berorientasi ke pusat kota Jakarta tadi. Serangkaian aksi yang diperlukan adalah membatasi pertumbuhan bangunan yang membuat semakin bertumpuknya jumlah warga dan pengunjung ke wilayah pusat Jakarta, diikuti dengan penataan kembali fungsi-fungsi bangunan dan ruang yang tepat di dalam wilayah Jakarta dan wilayah Jabotabek. Bangunan yang menyebabkan tingginya intensitas dan frekuensi mobilitas manusia seperti perkantoran, pusat bisnis, pusat-pusat pendidikan, dan sebagainya jangan dibiarkan tumbuh mengikuti sentral medan magnet yang cuma satu-satunya.

Pendirian Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat ke Jonggol atau Sentul

Penulis melihat satu-satunya peluang dan cara yang paling realistis untuk mengurangi persoalan tadi adalah dengan memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Jonggol, atau ke Sentul, yang keduanya terletak di wilayah Kabupaten Bogor. Pilihan terhadap kawasan Jonggol atau Sentul karena pengembangan fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan perkantoran pemerintahan pusat masih bisa dilakukan dengan dukungan yang cukup dari kondisi lingkungan, dan masih mudah melakukan perencanaan dan pengendalian faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik.

Kawasan Jonggol masih memiliki lahan kosong yang cukup luas sehingga memberi kemudahan untuk penataan. Disamping itu, kawasan tersebut sudah memiliki inftrastruktur dasar untuk dikembangkan dan dihubungkan dengan beberapa daerah inti di sekitarnya, seperti Bekasi, Bogor dan Jakarta sendiri. Sementara jika pilihan dijatuhkan ke kawasan Sentul, masalahnya adalah lahannya yang agak terbatas sehingga kurang leluasa membuat perencanaan untuk menjadikannya sebagai kawasan pusat pemerintahan, Namun dengan prinsip efisiensi ruang melalui metode optimalisasi ruang vertikal, kawasan Sentul masih mungkin dijadikan alternatif untuk Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat. Untuk menjadikan kawasan ini menjadi Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat, kebetulan pengembangan fungsi tersebut didukung oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Kawasan tersebut dekat dengan Kota Bogor yang termasuk salah satu kota yang banyak menyimpan sejarah dari masa ke masa, termasuk di masa globalisasi ekonomi ini dengan diselenggarakannya pertemuan Kepala Negara-Negara APEC pertengahan Nopember 1994. Dengan status sebagai kota bersejarah, perubahan status Bogor menjadi pusat pemerintahan tidak perlu menimbulkan shock dalam proses komunikasi di masyarakat, dalam hubungan pemerintahan maupun dengan pihak luar.

Dengan pertimbanga yang lebih realistis, dalam arti untuk kebutuhan jangka menengah dan dilihat dari segi biaya ekonomi dan biaya politik, pilihan pada lokasi sekitar Jonggol atau Sentul tadi juga paling tepat dibanding memindahkan Pusat Pemerintahan ke Lampung atau Kalimantan. Untuk jangka penjang dengan persiapan yang lebih terencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa tersebut tetap penting untuk dipikirkan mengingat ancaman risiko sosial pertumbuhan mega-urban Jabodetabek. Namun karena untuk melakukan pemindahan ke luar Jawa itu diperlukan banyak pembangunan infrastruktur dari dasar dan mengingat belum banyak orang yang bisa berpikir jernih dari sudut pertimbangan politik, serta potensi munculnya persoalan-persoalan ekonomi-politik dalam proses pembangunan maupun sesudahnya, maka untuk jangka menengah yang bisa dilakukan demi perbaikan pelayanan publik bagi 23 juta penduduk Jabodetabek adalah menata ulang fungsi-fungsi ruang di kawasan Jabodetabek dengan pendekatan yang multidimensi.

Untuk kebutuhan itu, dengan memilih lokasi untuk Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat di sekitar Jonggol atau Sentul, antara lain dimaksudkan untuk melepaskan masyarakat Jabodetabek dari suasana perkotaan yang penuh sesak, menimbulkan pemborosan ekonomi, menumbuhkan potensi-potensi konflik baru, dan mendorong de-humanisasi di dalam masyarakat. Dengan mengeluarkan sebuah fungsi ruang di pusat Kota Jakarta, yakni fungsi kawasan pemerintahan, diperkirakan arus pergerakan perjalanan sehari-arah warga Jabodetabek akan lebih berimbang sepanjang hari. Arus perjalanan yang lebih seimbang tersebut akan mengurangi titik-titik kemacetan di pintu-pintu masuk ke Jakarta yang dari tahun ke tahun semakin parah.

Pendirian Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat yang tidak jauh dari Kota Jakarta sendiri jauh lebih murah dan efisien dari segi biaya dibanding memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Jika pilihan dijatuhkan ke kawasan di sekitar sentul, masalah tempat kerja Presiden sudah tidak jadi masalah karena Istana Bogor jelas layak untuk difungsikan sebagai kantor Presiden maupun sebagai tempat tinggal sehari-hari. Yang perlu dibuatkan bangunan baru di kawasan Sentul adalah kantor beberapa kementerian yang memang perlu dipindahkan untuk menciptakan keseimbangan beban dan fungsi ruang Kota Jakarta tadi. Untuk pengembangan sistem transportasi, lokasi Sentul mungkin juga tepat, karena mudah mengembangkan jaringan alternatif yang punya akses ke berbagai penjuru di Jabotabek.. Akses ke Bandara juga tidak ada masalah, termasuk untuk keperluan kenegaraan karena Bogor-Halim Perdanakusuma hanya berada pada jarak tempuh 40 menit.

Efisiensi biaya kepindahan ke Sentul juga otomatis bisa dilakukan karena beberapa kantor kementerian tidak perlu pindah karena sudah berada di pinggiran selatan atau timur Jakarta seperti Deptrans dan PPH, Pertanian, Pekerjaan Umum, Mabes ABRI di Cilangkap, kantor BKKBN di Halim, BKN di Cawang, dan beberapa Dirjen dan Badan dari Depdagri. Begitu juga beberapa kementerian yang berkantor di Jalan Gatot Soebroto, seperti Depnaker, Deperindag, Dephut, termasuk BPK dan Dirjen Pajak, juga tidak perlu pindah. Pertimbangannya, selain kantor-kantor di jalur ini relatif tidak terlalu membebani kemacetan Kota Jakarta karena sebagian besar pegawainya datang dari daerah selatan Jakarta dan wilayah Tangerang dan Bekasi dimana terdapat akses langsung jalur transportasi, seandainya kementrian tersebut tetap di tempat yang sekarang ia juga tidak akan mengganggu hubungan bila pejabat-pejabat hendak berurusan ke pusat pemerintahan di Bogor.

Yang perlu dipikirkan adalah soal perumahan menteri, apakah juga perlu pindah? Tetapi menurut kami jelas perlu. Disamping perlu membuatkan lokasi perumahan menteri yang lebih dekat ke Bogor, pertimbangan lain adalah, kondisi perumahan para menteri sudah saatnya perlu penyegaran dari segi lingkungan maupun bangunan. Kalau memperhatikan rumah-rumah menteri yang sekarang di komplek Gatot Subroto, meski masih bisa dianggap layak, sudah tidak sebanding dengan perkembangan bangunan perumahan untuk ukuran pejabat negara saat ini. Jangan sampai tentunya para menteri kita terlalu jauh tertinggal dari para manajer swasta dari segi fasilitas perumahan demi menghindari hal-hal yang bisa menurunkan wibawa para menteri dan sebagainya.

Perencanaan Bangunan Lama

Karena tujuan pengalihan pusat pemerintahan ke luar kawasan Kota Jakarta, apakah ke Jongol atau ke Sentul adalah demi perbaikan tata ruang dan penyeimbangan mobilitas sosial secara komprehensif, maka pengalihan fungsi eks bangunan-bangunan pemerintahan yang berada di pusat Jakarta tidak bisa dengan melepasnya begitu saja. Melepas bangunan tersebut tanpa perencanaan sosial bisa hanya menjadi sekadar menunda persoalan keseimbangan tata ruang Jakarta satu hingga tiga tahun. Kalau bangunan yang ditinggalkan tadi tetap menjadi pusat orientasi mobilitas masyarakat dari pinggir-pinggir Jakarta, masalah kesemerawutan lalu lintas dengan segala dampaknya akan terus berlanjut. Misalnya, kalau ia menjadi pusat pertokoan menengah atas atau pusat perkantoran yang memiliki ribuan karyawan yang biasa menggunakan kendaraan pribadi, bisa-bisa beban lalu lintas di sekitar daerah itu kembali bertambah berat.

Alternatif alih fungsi bangunan bekas kantor-kantor pemerintah tadi harus didasarkan pada pertimbangan tidak menambah kemacetan dan kesemerawutan Jakarta, dan tidak menstimulus tumbuhnya bangunan baru yang memakan ruang terbuka. Alih fungsi harus menjadikan Jakarta lebih manusiawi, menyenangkan karena indah dan tertib, dan mengikuti daya dukung lingkungan. Manusiawi artinya mempertimbangkan dampak sosial dari tata bangunan dan fungsi bangunan yang bisa sebagai pemicu kemacetan, kepadatan, ketidakamanan, polusi dan sebagainya. Untuk tujuan-tujuan penataan fungsi-fungsi baru tersebut tentu harus dilakukan sedikit studi kelayakan yang salah satunya memprediksi dampak fungsi bangunan terhadap intensitas dan pola interaksi sosial sehari-hari. Mungkin bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai hotel, pusat pameran, pusat penelitian dan museum, stasiun radio dan televisi nasional menghasilkan volume lalu lintas orang dan kendaran lebih rendah atau lebih menyebar dalam penggunaan jam dibanding bangunan-bangunan yang menjadi pusat perdagangan dan perkantoran.

Dampak negatif dari pelaksanaan alternatif menjadikan Jonggol atau Sentul sebagai pusat pemerintahan ini tentu ada. Tetapi apabila berbagai dampak itu diantisipasi sebelumnya dan dikendalikan secara konsisten, maka hasil neraca akhir dari dampak positif dan negatif dari pilihan ini, nilai positifnya jelas lebih besar. Tuntutan pengembangan prasarana transportasi jelas tidak begitu besar. Paling-paling yang kita perlukan pembuatan fly over di beberapa persimpangan, seperti jalur jalan raya Cibubur-Jonggol atau di Jalan Raya Bogor pada ruang antara Kramatjati-Depok Timur untuk memudahkan akses masyarakat yang akan melintasi masing-masing wilayah. Semua kebutuhan ini sifatnya hanya penambahan, atau tidak perlu pembangunan jalan baru atau jalan tol dalam kota yang membelah kawasan yang menjadi pilihan sebagai kawasan pusat perkantoran pemerintahan pusat.

Khusus untuk pilihan ke kawasan Sentul, pilihan itu akan memberi peluang bagi pengelola angkutan kereta api (KA) Jabotabek untuk mengoptimalkan pemakaian sarana angkutan tersebut pada waktu perjalanan pagi hari yang selama ini di bawah kapasitas karena sebagian besar penumpang pada perjalanan pagi hari tersebut adalah penumpang yang menuju Jakarta. Ketimpangan arus penumpang antara kedua arah tadi selama ini, baik pada kelas ekonomi maupun ekspres, jelas amat pincang. Trip berangkat dari arah Bogor setiap pagi bukan lagi bisa dikatakan penuh sesak tetapi bergencet-gencetan. Begitu juga untuk trip dari arah Jakarta sore hari. Sementara untuk trip arah Jakarta-Bogor pagi hari dan trip arah Bogor-Jakarta sore hari hingga jam 9 malam muatannya KA tadi sepi. Pola ini sebetulnya juga merugikan perusahaan Perumka sendiri, karena meski ketika pagi trip Bogor-Jakarta penumpangnya bergencet-gencetan, seperti juga tri Jakarta-Bogor sore hari, penarikan ongkos penumpang tidak maksimal karena kesulitan petugas KA melakukan tugas pengontrolan.

Selain optimalisasi pemanfaatan sarana KA pada jalur JakartaBogor, pihak Perumka juga bisa mengoptimalkan jalur rel Citayam-Cibinong yang sudah berfungsi sejak beberapa tahun lalu. Dengan demikian, alternatif pengalihan pusat pemerintahan ke Sentul akan menguntungkan perusahaan KA milik negara ini.

Dampak pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah pusat di Sentul memang bisa membuat tata ruang Kotamadya Bogor berubah. Tapi diperkirakan perubahan itu tidak akan mengahsilkan neraca dampak lingkungan yang menghasilkan rugi, asal perencanaannya terpadu. Untuk daya tampung penduduk, Bogor masih bisa menampung hingga 1 juta jiwa asalkan perencanaan ruang di daerah kecamatan yang baru digabungkan ke dalam kota Bogor betul-betul direncanakan dengan cermat. Sebab, meski sekarang penduduk kota Bogor baru sekitar 350 ribu jiwa, tanpa pemindahan pusat pemerintahan ke Sentul pun pencapaian angka 1 juta tidak akan membutuhkan waktu panjang akibat dampak demografis kota Jakarta. Tetapi yang jelas, antara Bogor dan Ciawi masih mungkin tumbuh terencana dibanding Jakarta yang pola pertumbuhannya lebih banyak ditentukan oleh desakan kekuatan modal. Disamping itu, kalau alternatif Sentul sebagai pusat pemerintahan ini memungkinkan diwujudkan, manfaat yang paling dirasakan adalah terjadinya keseimbangan mobilitas penduduk Jabotabek karena lokasi ini juga relatif mudah diakses dari Bekasi dan Tangerang. Dampak berantai yang diharapkan dari perubahan pola mobiltas tadi adalah kenyamanan pergi bekerja bagi pegawai, keindahan kota, lingkungan, keseimbangan beban tata ruang Jabotabek, efisiensi biaya dan maksimalisasi fungsi sistem transportasi, dan sebagainya. Sekali lagi, semuanya itu memerlukan sebuah prasyarat, yaitu asal kekuatan modal dan para pengusaha yang berwatak seperti economic animal bukan lagi menjadi penentu dalam perencanaan dan penggunaan ruang di Jabotabek.

Dukungan Politik dan Kendala Politik

Seringkali sebuah gagasan pembangunan yang baik, rasional dan objektif terhalang oleh adanya benturan kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Masalah ini sudah terjadi ketika ide untuk menata kembali Jabotabek pernah dilontarkan oleh beberapa tokoh dan pakar. Ide untuk menata adminstrasi pemerintahan kawasan megaurban Jabotabek pernah dilontarkan oleh Emil Salim. Namun gagasan ini ditolak oleh Gubernur Jawa Barat, Nuriyana, dan oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memed yang juga mantan Gubernur Jawa Barat. Alasan penolakan tersebut harus dibaca sebagai keinginan tersembunyi untuk mempertahankan Bogor, Bekasi dan Tangerang sebagai sumber ekonomi bagi pemerintahan Jawa Barat, tanpa mempedulikan beban sosial yang ditanggung makin hari makin berat oleh 20 juta penduduk Jabotabek Perekonomian Jawa Barat, misalnya, yang terkonsentrasi di Tangerang, Bekasi dan Bogor tampaknya menjadi alasan tersembunyi di balik keberatan kedua pejabat tadi untuk melepas Bogor, Tangerang dan Bekasi ke dalam suatu sistem administrasi pemerintahan megapolitan yang dibawahi langsung oleh seorang menteri. Karena memang, kegiatan ekonomi Jawa Barat yang memiliki 25 daerah Dati II terkonsentrasi di Jabotabek tadi. Sekitar 53 persen PMDN dan sekitar 48.3 persen PMA yang masuk ke Jawa Barat, tertanam di tiga Dati II yang berbatasan dengan DKI Jakarta tadi. Konsentrasi investasi tersebut tentu merupakan sumber pendapatan daerah, termasuk sumber pandapatan tidak resmi oknum pejabat pemerintah propinsi sendiri.

Ketika gagasan ini lontarkan ke kalangan teman-teman yang menjadi lawan diskusi, seorang kawan yang terkenal sangat kritis bertanya, apakah pemindahan ibu kota ke Jonggol atau Sentul bukan berarti sekalian perluasan pusat ekonomi-politik yang selama ini telah tersentralisasi? Jawabannya tentu, ya. Solusi menggeser pusat pemerintahan ke pinggir kota Jakarta seperti ke Jonggol atau Sentul ini memang tidak lebih untuk tujuan meminimalisasi beban sebagian besar masyarakat Jabodetabek, terutama mereka yang berasal dari lapisan ekonomi menengah ke bawah yang mengalami biaya mobilitas makin tinggi akibat terkonsentrasinya berbagai kegiatan di dalam kota Jakarta.

Untuk menjadikan pemindahan ibu kota sebagai agenda politik dalam rangka membangun infrasruktur demokrasi dari sudut penataan ruang, memang sebaiknya ibu kota negara Republik Indonesia ini dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi yang tepat untuk itu mungkin adalah Samarinda atau Palangkaraya. Tetapi karena untuk jangka pendek kendala utama di luar soal kemauan politik adalah soal biaya dan persiapan teknis yang cukup berat, pemindahan sementara ibu kota ke Jonggol atau Sentul paling tidak akan menahan laju penambahan beban sosial penduduk Jabotabek yang jumlahnya kurang lebih sama dengan penduduk negara Malaysia.

Tabel

Laju Pertumbuhan Penduduk

DKI Jakarta, Botabek, Jabotabek dan Indonesia

Tahun

Laju Pertumbuhan (Persen)

1961-1971

4,62

2,26

3,34

2,10

1971-1980

3,97

4,15

4,05

2,32

1980-1990

2,41

5,23

3,75

1,97

1990-1994

2,13

4,59

3,41

1,69

1994-1998

1,96

4,36

3,28

1,55

<!–[if !supportFootnotes]–>


<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Lihat Republika, 9 Juni 1997.

<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> Lihat Republika, 22 Agustus 1995.

<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Lihat berita berjudul, “Triliyunan Rupiah Hilang Akibat Kemacetan,” di Harian Kompas, 11 Nopember 1999.

One response to “Memindahkan Pusat Pemerintahan, Lalu Memindahkan Ibu Kota

  1. Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di Social Bookmarking Indonesia http://www.infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!
    http://politik.infogue.com/
    http://megapolitan.infogue.com/memindahkan_pusat_pemerintahan_lalu_memindahkan_ibu_kota

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s