Ekologi Politik. Studi Kasus : Gagasan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meredam Gejolak Social Masyarakat Lokal (Masyarakat Indonesia Timur)

Sansen Situmorang

Ekologi Politik

Kajian ekologi politik sebelumnya merupakan hasil dari perkembangan dari ilmu pengetahuan ecology manusia, dan sosiologi lingkungan. ekologi manusia untuk pertama kalinya di perkenalkan oleh Haeckel pada tahun 1866. adalah suatu ilmu yang memiliki konsep tentang hubungan manusia (human system) dengan alam (nonhuman system) di biosfer.

ekologi manusia melakukan pengkajian-pengkajian pada isu-isu kehancuran alam dari perspektif konflik-social dan mengkaji lembaga-kelembaga fungsional dalam tata hubungan manusia dengan alam (Dunlap and Catton Jr, 1979). sehingga pengkajian mereka banyak di pengeruhi oleh ekologi-biologi maupun sosiologi. sedangkan untuk menjelaskan keterkaitan hubungan manusia dengan alam, mereka melakukan pendekatan-pendekatan pendekatan antropologi.

Pada perkembangan lebih lanjut ekologi manusia berevolusi secara struktur menjadi sosiologi lingkungan yang berkembang kembali menjadi bidang baru yaitu ekologi politik. hal itu di sebabkan berhasilnya riset-riset secara ilmiah, sehingga perkembangan tersebut dapat memberikan banyak alternative terhadap berbagai persoalan-persoalan ekologis yang di hadapi manusia dan alam.

Permasalaan manusia dengan alam pada saat ini sangat terasa dampaknya bagi kelangsungan hidup manusia, hal ini dapat di jumpai di Indonesia baru-baru ini. seperti terjadinya kelangkaan miyak fosil dan banyaknya ancaman-ancaman alam terhadap manusia seperti banjir, longsor dll. hal itu membawa pengaruh terhadap ekosistem biosper dalam kehancuran bersama (manusia dan alam) fenomena ini dapat berimplikasi baik secara social, ekonomi dan politik. hal inilah yang menjadi agenda riset ekologi manusia di abab 20.

Di dasari ketidak pedulian partai politik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk mengangkat isyu-isyu lingkungan dan pelestrarian sumberdaya alam maka para pemikir ekologi manusia memperluas kajiannya untuk memasuki wilayah politik yang pada nantinya menjadi ekologi politik. menurut Arya Hadi Dharmawan ada dua flatfom yang menjadi dasar. pertama, “Ruang konflik”, sebagai ruang dimana proses produksi dan reproduksi kebijakan dan keputusan politik yang melibatkan beragam kepentingan, dilangsungkan) Yang kedua adalah “Ruangkekuasaan” (sebagai ruang dimana para pemegang otoritas kebijakan menjalankan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan di ruangkonflik).

Beberapa definisi tentang ekologi politik yang asumsinya adalah sama yaitu: “environmental change and ecological conditions are (to some extent) the product of political processes”. Jika keadaan lingkungan adalah produk dari prosesproses politik, maka tidak terlepas pula dalam hal ini adalah keterlibatan prosesproses dialektik dalam politik ekonomi.

seperti pandangan Bryant mengenai ekologi politik menurutnya adalah suatu ilmu dinamika politik material melingkupi dan lebih perjuangan seperti bersambungan lingkungan di dunia ketiga. Sebagai tema yang terpenting adalah peran hubungan kekuasaan tak sama di konstitusi lingkungan meningkatkan kesadaran politik. perhatian tertentu di fokuskan pada konflik yang di timbulkan karena adanya akses lingkungan yang dihubungkan ke sistem politik dan hubungannya dengan ekonomi. Ekologi politik memfokuskan pada ditingkat masyarakat lemah/miskin, dihubungkan dengan lingkungan yang pada akhirnya melahirkan suatu konflik. Sehingga memunculkan suatu persepsi tentang permasalahan lingkungan, di sisi lainnya adanya suatu intervensi pengetahuan ilmiah barat terhadap local. Sedangkan isu masa depan di hubungkan untuk mengubah udara, mutu air, proses yang berkenaan dengan kota yang di hubungkan dengan organ tubuh manusia

para actor atau pelaku-pelaku ekonomi di dasarkan pada profit-maximizing economy. sehingga tidak mengherankan jika mereka selalu melakukan pengkalkulasian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas praktek opperasional ekonomi mereka, baik itu pada tahap produksi, distribusi maupun pada tahap konsumsi. sedangkan di banyak negara-negara dunia ketiga terjadi suatu kerjasama antara para politisi, birokrat dan pengusaha yang telah memperburuk kondisi ekologi bumi. penggabungan ketiga elemen dapat menjadi satu kekuatan besar yang tak dapat tertandingngi hal itu tentunya dapat mengalahkan kekuatan lainnya. sehingga mereka bekerja sesuai dengan kepentingannya tampa mengindahkan segala sesiko yang pada nantinya melahirkan krisis ekologi. menurut Arya Hadi Dharmawan fenomena ini dapat di jelaskan kegagalan dalam sistem tatapengaturan pemanfaatan sumberdaya alam dan ketidakseimbangan dalam prosesproses pertukaran dalam sistem ekologi, maka Keseluruhan sistem akan mengalami gangguan yang mengakibatkan ketidak seimbangan alam.

Penanaman prinsip kesederajatan hakhidup antara manusia (human society) dan mahluk nonmanusia (non human society) di alam (mereplace antroposentrisme dengan ekosentrisme) sepantasnya terus diupayakan. tentunya di samping pembangngunan system kemasyarakatan dan adanya suatu system hokum yang dapat mendukung pengaturan prilaku yang akrap terhadap lingkungan untuk itu diperlukan perjuangan politik ekologis yang terusmenerus tanpa lelah guna memperjuangkan citacita kelestarian lingkungan. dapat di pastikan para pemerhati kepentingan ekologis akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda sebagaimana dalam suatu masyarakat yang di dasari oleh kepentingan kepentingan yang berbeda. gerakan-gerakan eko-populisme (aktifis environmental movementor organization serta green political parties) adalah sangat menentang kekuatan-kekuatan kapitalis global yang mereka anggap sebagai penggerak pembangunan yang melahirkan kehancuran alam. mereka dalam posisi sepeti ini membawa agenda politik yang memiliki tujuan utama untuk menyelamatkan kesejahteraan social-ekonomi rakyat, yang mereka anggap sebagai orang-orang yang tidak mampu dalam membela akan hak-haknya. di balik perlawanan itu mereka berusaha untuk mempertahankan sumber daya alam untuk tetap dalam control mereka.

Bryant menggambarkan tipologi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan serta dampaknya pada kehidupan sosioekonomiekologi suatu sistem kemasyarakatan serta bagaimana pendekatan penanganan secara sosiopolitis yang harus ditempuh adalah sebagai berikut

DimensiDimensi Ekologi Politik atas Kehancuran Alam dan Lingkungan


Dengan adanya table di atas Bryant harapan adanya suatu gambaran untuk melihat bentuk-bentuk serta derajat kehancuran alam dan masyarakat dengan berlangsungnya krisis ekologi. hal ini di maksutkan dengan tujuan agar mendapatkan suatu gambaran untuk dapat di tetapkan baik strategi dan aplikasi terhadap kebijakan lingkungan sebagai bentuk intervensi aksi dan pengaruh politik. menurutnya system social masyarakat akan menghadapi 3 aspek penting atas kerusakan lingkungan di lihat dari perspektif ekonomi-politik, ketiga aspek itu adalah

  1. marjinalitas atau peminggiran secara sosialekologikal sebuah kelompok mahluk hidup,
  2. kerentanan secara sosialekonomiekologi dan fisikal akibat berlangsungnya kehancuran secara terus menerus, dan
  3. kehidupan yang penuh dengan resiko kehancuran taraf lanjut.

Dengan table di atas Bryant ingin menyampaikan akan pentingnya ekologi poitik, yang menurutnya masyarakat dunia memiliki tiga pilihan atas kehancuran alam yang tak dapat terelakkan dan menjadi suatu realitas (the incovenient truth). untuk itu gambaran table diatas di maksudkan untuk mengantisipasi pilihan ketiga sebagai upaya meminimalisir derajat kehancuran alam dan system social di bumi.

Untuk itu di perlukan suatu perjuangan politik untuk mengupayakan masa hidup bumi yang mengalami “proses penuaan dan penghancuran sangat cepat” akibat melemahnya daya dukung lingkungan bumi karena excessive forces yang datang dari berbagai aktivitas kehidupan di atasnya.

sebagaimana di unkapkan dalam bukunya Bryant ia mengemukakan pentingnya perjuangan lingkungan melalui jalur politik sebagai berikut

Riset lingkungan Dunia Ketiga mengalami suatu jalan buntu, catatan ini menyatakan bahwa peneliti perlu mengadopsi suatu Perspektif Ekologi politis untuk memastikan bahwa riset menunjuk yang politis dan masalah ekonomi yang mendasari Permasalahan dunia lingkungan yang ketiga. Karena suatu pemahaman tentang hubungan kuasa berbeda adalah pusat ke ekologi politis, catatan mempertimbangkan bagaimana pengaruh kuasa human-environmental interaksi, sebelum menaksir dengan singkat bagaimana riset [dari;ttg] sesama ini mungkin berperan untuk suatu pemecahan tentang Permasalahan lingkungan negara dunia ketiga

Ideologi dalam Ekologi Politik vs. Ideologi Pembangunanisme

seperti halnya yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa paham pembangunan dan modermisasi di bawa oleh negara negara maju ke dalam negara-negara dunia ketiga pasca berkembangnya industrialisasi di amerika di tahun 1960-1970an. hal itu untuk pertama kalinya di tentang oleh suatu gerakan sosial berhaluan struturalismekeras prolingkungan. dalam pemikiran gerakan tersebut ide dari pembangunanismemodernisme mereka anggap gagal dalam memelihara kelestarian alam karena pendekatan yang diambilnya sangat mengabaikan eksistensi lokal, destruktif dan eksploitatif.

menurut mereka modernismedevelopmentalisme yang diintroduksikan melalui “logika rasionalisme kapitalisme Barat” dipandang sebagai proses transplantasi ideide modernitas EuroAmerikanisme yang telah terbukti membawa kegagalan pemihakan pada lingkungan di kawasan sedang berkembang.

dengan pertentangan tersebut, analisis ekologi politik di butuhkan dan pada saat itu ekologis politik memasukkan dua domain penting dalam analisisnya. Pertama, relasi kekuasaan politik dan analisis konflik ekologi. Kecaman keras yang datang secara diametral terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada tradisi modernismeterutama datang dari penganut mazhab ekologismeradikal yang sangat ketat dengan ideologi marxismenya. menurut Yearley, pada dasarnya mereka memperjuangkan suatu tatanan kehidupan masyarakat secara system sosiol-ekomoni dan dan system ekologi yang lebih adil. paham ini menginginkan tercibtanya suatu system global yang memiliki cirri keadilan dan kesejahteraan tampa mengindahkan prinsip-prinsip kesejajaran, kesetaraan jaminan ekssistensi bagi nilai-nilai budaya local. menurut Irvin Home perkembangan gerakan kiri di amerika kecondongan untuk mengadopsi pemikiran Marx, mereka pada dasarnya menghendaki suatu perubahan terhadap tatanan politik karena gerakan mereka di dasari oleh nilai-nilai kebebasan (liberty), keadilan (justice), persamaan (equatity), dan demokrasi (demosracy). dalam hal pergerakannya mereka menginginkan peniadaan peran pemerintahan dalam mengurus rakyat yang menurut mereka individu memiliki otonomi sendiri. tetapi menolak kepemilikan pribadi jikalau mencibtakan suatu ketimpangan social. kecendrungan gerakan kiri amerika adalah anti teknologo modern menurut mereka menyebabkan manusia malas, dan pola pikir manusia mengikuti pola logika teknologi yang kaku. disamping itu industrialisasi mencibtakan permasalahan bagi mahluk hidup. mereka merindukan kehidupan yang alamiah tampaadanya mekanisme teknologi, sehingga mereka pun menentang budaya-budaya kemapanan.pemikiran kapitalis sebagaimana gagasan adam smih di abab 18 pada intinya untuk mencapa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat menurutnya butuhkan produksi haruslah berbasiskan atas dominasisuperioritas kapital dimana peran tenaga kerja menjadi “ternomorkapitalistik (yang bergandengan tangan dengan mazhab ekonomi neoklasikal yang dianut oleh para teknokrat melalui pendekatan development

duakan” (playing a secondary role). dan alam sebagai sumber untuk mendapatkan kesejahteraan. sehingga gagasan inilah yang di terima sebagai gagasan tunggal dan pada saat itu masyarakat pun (melalui exercise of power dari Negara ke segenap elemen sistem sosial), sehingga terjadilah suatu mekanisme produksi eksploitatif besar-besaran terhadap alam. yang pada kenyataannya penerapan gagasan tersebut memberikan kontribusi pada masyarakat dan merubah ternyata pandangan tersebut mendapatkan banyak kritikan dari pada scholars dan negarawan, karena menurut mereka pendekatan yang berideologikan kapitalis tersebut di rasa hanya menguntungkan pihak negara-negara maju (elit ekonomi dan politik glonal) adalah sebagai berikut :

  1. Pembagian kembali surplus value (redistribution mechanism) dari kapitalis kepada tenaga kerja berlangsung secara kurang adil. Ada relasi kekuasaan modal yang timpang, dimana pertukaran ekonomi lebih menguntungkan pemilik modal, sementara fenomena kemelaratan malah menguat di kalangan buruh.
  2. Pembangian kembali surplus value dari foreignowned capitalistic industries kepada negara sedang berkembang pemilik sumberdaya alam, berlangsung timpang, sehingga membentuk struktur produksi yang bercirikan exploitative socialrelations dan membentuk pola pembangunan bertipe ketergantungan yang sangat kuat. Fakta ini selanjutnya menghasilkan keterbelakangan dan struktur ketergantungan di negara sedang berkembang.
  3. Pembagian kembali surplus value dari pengusaha (pemilik kapital) kepada alam berlangsung sangat timpang, dimana prosentase modal yang direinvestasikan kembali ke alam terlalu sedikit dibandingkan apa yang telah diambilnya. Hasilnya, alam tak mampu meregenerasi daya dukungnya terhadap proses produksi lebih lanjut, dan justru mengalami kerusakan yang serius.
  4. Dengan mengadopsi kapitalisme sebagai satusatunya azas (ideologi) dalam system produksi, maka sesungguhnya Negara sebagai systemregulator, telah memonopoli (baca: membiarkan) violence dan ketidakadilan (rationalized inequality), dan mereproduksi terusmenerus sistem tersebut untuk berjalan secara lestari.

Secara umum beberapa sistem ideologi pembangunan yang eksis selama ini dapat diperbandingkan satu sama lain dalam Tabel, sebagai berikut:

Ideologi dalam Pembangunan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam


Studi Kasus

Gagasan Corporate Social Responsibility (CSR)

dalam Meredam Gejolak Social Masyarakat Lokal

Masyarakat Indonesia Timur

Untuk merespon akan pentingnya peranan analisa ekologi politik penulis mengangkat isu mengenai kondisi kawasan indonesia timur yang menurut penulis wacana tersebut sangat berkaitan dengan membawa pengaruh terhadap ekosistem biosper dalam kehancuran bersama antara manusia dan alam yang menurut penulis fenomena ini terdapat suatu unsur politik yang kuat antara pemerintah yang berusaha merangkul investor asing untuk menanampan modal/menbuka usahanya di Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam menambahkan pemasukan anggaran tetapi disisi lainnya kehidupan masyarakat dengan hadirnya perusahaan perusahaan asing, tidaklah membawa suatu perubahan terhadap masyarakat sekitar bila mana di lihat secara social-ekonomi bahkan terlebih parah lagi kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut justru melahirkan suatu permasalahan–permasalahan lingkungan yang dapat di katakan sangat komples. Gejolak sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat pada nantinya akan memuncak dan pada nantinya melahirkan suatu konflik antara masyarakat local, pemerintah dan korporasi yang pada akhirnya melakukan jalan tengah yaitu dengan di temukannya suatu jalan tengah yaitu dengan apa yang di namakan

corporate social responsibility (CSR). menurut penulis dalam kasus ini terdapatnya suatu celah sebagai akibat dari bekerjanya politik kolutif dan siasat jahat yang bekerja di balik keluarnya suatu regulasi tentang eksploitasi sumberdaya alam dan manusia pada kawasan Indonesia timur. untuk itu penulis akan menguraikan secara singkat permasalahan-permasalahan yang terjadi, harapan penulis pengankatan kasus ini, dapat di benarkan dan relefan bila mana di kaitkan dengan pendekatan dalam meninjau ekologi politik untuk itu adalah sebagai berikut.

Indonesia di kenal sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber-sumber alam yang melimpah jika di bandingkan negara negara lainnya. di samping itu sejumblah daerah-daerah di Indonesia terutama di wilayah Indonesia bagian timur di kenal sebagai daerah yang menyuguhkan pesona alam yang cukup memikat wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah tersebut, seharusnya dengan keadaan alam dan berbagai sumber yang melimpah ruah tentunya paling tidak kehidupan masyarakat dapat terpenuhi baik secara materil. tetapi pada kenyataannya hal itu belum dapat di nikmati walaupun kehidupan masyarakat berdampingan dengan kehidupan industrialisasi yang di miliki pihak asing yang telah masuk dan melakukan produksi di daerah tersebut seperti halnya di Halmahera Utara, PT NHM yang merupakan perusahaan multinasional asal Australia yang bergerak pada bidang pertambangan pengelolaan emas. justru dengan kedatangan perusahaan tersebut di Halmahera Utara, kondisi-kondisi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut mengalami kemunduran secara social-ekonomi dapat di katakana masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang jauh dari kesejahteraan. dapat di lihat dari ketidak adanya suatu sarana dan prasaranan dasar masyarakat. Imam Cahyono[1] menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup secara mengenaskan, pendidikan dan kesehatan yang memprihattinkan. dan terjadinya penurunan pendapatan nelayan terhadap hasil laut begitupun dalam hasil perkebunan masyarakat seperti kopra, pala dan cenkeh yang mengalami penurunan. yang dapa awalnya daerah Halmahera terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di seluruh dunia. sehingga dapat di simpulkan kehidupan masyarakat didak dapat menggantungkan diri secara ekonomi pada usaha-usaha masyarakat local pada umumnya.

hal itu menumbuhkan kesadaran masyarakat yang di akibatkan oleh situasi yang terjadi yang di karenakan ketidak berpihakan pemerintah pusat maupun korporasi asing pada masyarakat setempat. kontrak karya (contract of work) antara pemerintah dengan korporasi merupakan suatu sumber masalah yang tak dapat memecahkan suatu permasalahan social ekonomi masyarakat. sehingga pada akhirnya masyarakat berfikir bahwa kekayaan alam yang berada di daerahnya merupakan sumber dari permasalahan yang terjadi. hal itu melahirkan suatu pemberontakan dalam melawan pemerintah dan juga korporasi dalam usaha merebut hak dan tanahnya kembali.

Apa yang ada di pikiran pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanyalah bagaimana mendapatkan pemasukan tehadap kas negara berupa royalty dan pajak. tampa adanya suatu pemikiran atas dasar solusi atas problem kehidupan masyarakat yang sebelumnya berkehidupan pra sejahtera. menghadapi tuntutan tuntukan dari pada masyarakat, dan dalam upaya pencegahan terhadap hal-hal anarkis yang di lakukan masyarakat barulah di temukan jalan keluar oleh pemerintah dan korperasi bekerja sama dan membentuk design baru yang di namakan corporate social responsibility (CSR). yang bertujuan memberikan suatu aktifitas social sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab social perusahaan.

sebenarnya gagasan atas tanggung jawab terhadap pribumi sudah lahir sejak zaman kolonialis oleh Pieter Brooshooft dan C van Deventer] membuka mata Belanda untuk memerhatikan nasib pribumi yang mengibaratkan sebagai utang budi dan tuntutan moral yang harus di lakukan terhadap warga pribumi. Dapatkah di katakan lahirnya design baru yang di lakukan oleh pemerintah dan korporasi sebagai wujut moral ataukah ada unsure-unsure politik di baik itu? menurut pemahaman penulis, CSR dapat di katakan memiliki unsure unsure politik mangapa karena menurut penulis di satu sisi pemerintah tidak mengingini kehilangannya salah satu asset pemasukan negara karena perusahaan-perusahaan asing memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan di lihat dari perspektif korporasi, CSR merupakan jalan tengah sebagai wujut mempertahankan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat pribumi di balik itupun korporasi berfikir secara ekonomi bila mana keberadaan mereka tidak di ingini oleh masyarakat maka perusahaan tersebut akan kehilangan sumber-sumber asset yang perusahaan itu miliki, mengapa? karena untuk memindahkan suatu asset ketempat lainnya membutuhkan waktu dan financial yang cukup. secara rasional tentunya disain CSR merupakan suatu alternative menekan tingkat kerugian korporasi.

fenomena ini penulis dapat menyimpulkan bahwa korporasi akan bersikap humanis manakala kepentingan-kepentingannya terdesak oleh situasi yang ada di sekitarnya. dan pada prinsipnya para pengusaha tidak menginginkan suatu kerugian karena pada dasarnya mereka menginginkan suatu pencapain keuntungan yang semaksimal mungkin. Bertolak pada kasus lumpur lapindo yang sekarang pemerintah berasumsi bahwa kasus tersebut adalah suatu kasus bencana alam nasional yang sampai sekarang masih menjadi sumber permasalahan. secara jelas kasus tersebut mengupayakan penyelesaian antara korporasi dengan masyarakat melalui jalan CSR berupa solusi penggantin rugi dengan uang, yang bukan dititik beratkan pada bagaimana mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar individu sebagai wujud tanggung jawap perusahaan yang telah lalai yang menyebabkan kehancuran tata kehidupan social ekonomi dan ekologi masyarakat. menurut penulis, permasalahan tersebut tidaklah semudah itu di selesaikan melalui jalur penggantian uang tetapi bagaimana wujud tanggung jawab perusahaan terhadap kelangsungan hidup jangka panjang dari masyarakat setempat yang nota ben asset financial mereka bertupu pada tanah pada dasarnya telah kehilangan fungsi sebagai sumber kehidupan apakah pemerintah memikirkan dan korporasi memikirkan permasalahan tersebut? Penulis dapat menyimpulkan bahwa kontrak social hanya dapat menyelesaikan permasalahan untuk jangka pendek tetapi tidak dapat menelesaikan permasalahan masyarakat untuk jangka panjang. mengapa, karena menurut penulis bila mana di lihat kebelakang sebenarnya korporasi telah mendapatkan keuntungan dari pada produksi (eksploitasi) yang di lakukan terhadap alam. walaupun perusahaan memiliki tanggung jawab social hal itu tidaklah sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat pada alam dan tata kehidupan social masyarakat. masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan lemah dalam menuntut haknya hanya sebagai objek eksploitasi penguasa (korporasi & pemerintah) yang pada akhirnya melahirkan suatu masyarakat miskin yang termajinalkan. <

Menurut penulis seperti halnya apa yang di ucapkan Bung karno mengenai nasionalisme Indonesia. yang selalu memberikan suatu semangat dan kekuatan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang tidak boleh tunduk pada para penguasa-penguasa barat menurut Sukarno “Biarkan kekayaan alam itu di dalam tanah, tunggu sampai anak bangsa mampu mengolah sendiri.”



[1] Imam Cahyono, Politik Etis Kapitalisme, Kompas Kamis, 26 Oktober 2006 atau dapat di lihat pada situs http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0610/26/opini/3021437.htm
[2] abid

[1] Imam Cahyono, Politik Etis Kapitalisme, Kompas Kamis, 26 Oktober 2006 atau dapat di lihat pada situs http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0610/26/opini/3021437.htm
[2] abid
Daftar Pustaka


  1. Arya Hadi Dharmawan, Dinamika SosioEkologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007
  2. WBryant, RL. “Power, Knowledge and Political Ecology In The Third World: a review.” Progress in Physical Geography 22(1): 79-94. 1998
  3. Bryant, RL. “Beyond the Impasse: The Power of Political Ecology in Third World Environmental Research.” Area 29(1): 5-19. 1997
  4. Yearley, Sociology – Environmentalism – Globalization. Sage. London and Thousand Oaks. 1996.
  5. Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan 3 2007, hal 363-370
  6. Soehino, S.H., Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke III.
  7. Imam Cahyono, Politik Etis Kapitalisme, Kompas Kamis, 26 Oktober 2006 atau dapat di lihat pada situs http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0610/26/opini/3021437.htm

One response to “Ekologi Politik. Studi Kasus : Gagasan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meredam Gejolak Social Masyarakat Lokal (Masyarakat Indonesia Timur)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s