Sistem Perwakilan Politik, “Alih Fungsi Peran DPRD Suatu Tinjaun Kasus Korupsi Oleh Indonesia Corruption Watch Tahun 2004”

Sansen Situmorang

A. Sistem Perwakilan Politik

Pemaknaan sistem perwakilan politik tidak akan terlepas dari pada pembahasan mengenai sistem demokrasi, karena perwakilan politik beranjak dari pada perkembangan sistem demokrasi. Awal pemikiran demokrasi digagas oleh filsuf yunani Plato melalui tulisannya “Republica” lebih kurang 400 tahun sebelum Masehi. Plato, filsuf Yunani menulis “Republica” lebih kurang 400 tahun sebelum Masehi. Tulisan filsafat poltik tsb merupakan konsepsi Plato bagi terwujudnya suatu negara kota yang demokratis. Negara kota di mana rakyat berdaulat dalam kehidupan sosial dan politik. Idea Plato tentang “Res-Publica” ini merupakan suatu perlawanan moral terhadap apa yang menyebut dirinya: “kelompok tiga puluh tyrannoi” yang memerintah Athena dengan tangan besi dan berlumuran darah. Idea tsb pada akhirnya mencapai sasarannya. Golongan demokratis sebagai pengaruh Plato berhasil menyingkirkan diktator kelompok tiga puluh tyrannoi. Pemerintahan yang demokratis di negara kota Athena seperti pada masa Pericles dapat terwujud. Rakyat berdaulat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di dewan pemerintahan kota.

Demokrasi di bangun dengn proses yang panjang, awalnya masyarakat mengenal demokrasi dengan mempraktekkan sistem demokrasi langsung dimana setiap individu yang di kategorikan dewasa, berhak ikut serta di dalam parlemen. Tetapi seiring dengan perkembangan jumblah penduduk yang kian hari kian banyak maka system perwakilan demokrasi yang lama (demokrasi langsung), kurang sesuai jika di terapkan pada negara yang jumblah penduduknya banyak. maka solusinya dengan system demokrasi pewakilan di mana sejumblah warga negara yang memiliki berbagai kepentingan yang tinggal di suatu daerah atau distrik tertentu kemudian memberikan kedaulatan dirinya kepada individu atau partai politik yang ia percayai, melalui pemilihan umum. Sehingga inti dari pada pemikiran system demokrasi perwakilan adalah sama dengan system demokrasi langsung adalah menyuarakan aspirasi atas kepentingan individu, kelompok dan masyarakat dalam satuan distrik maupun nasional, dengan cara individu/rakyat memberikan kepercayaannya pada seseorang/lebih yang pada nantinya menjabat posisi posisi pemerintahan maupun yang pada nantinya duduk di parlemen.

Bila kita melihat ke belakang dari perkembangan akan pengertian demokrasi amatlah luas cakupannya, tergantung dari sudut mana seseorang berfikir dan memaknai akan konsep demokrasi. Seperti pandangan yang dikemukakan oleh Budi Prayitno menurutnya demokrasi tidak hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang.

Pengertian demokrasi berasal dari kata latin yaitu (demos) dan kratos (pemerintahan), sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah situasi yang terjadi di Yunani kuno dimana lahirnya pengertian demokrasi untuk pertama kalinya. Pada saat itu masyarakat tidak terikat oleh nilai-nilai spiritualisme sehingga kedaulatan negara demokratis sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat dengan system negoisasi diantara warga negara, dengan suatu pengngistilahan, suara rakyat adalah suara Tuhan, rakyat memegang supremasi hukum tertinggi. Dalam hal ini saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan system politik di mana para anggotanya saling memandang satu sama lainnya adalah sama, dilihat dari sudut pandang politik. Sedangkan system politik berfungsi sebagai perumusan kepentingan rakyat atau identification of interest in the population. Kedua sebagai pemilihan pimpinan atau pejabat pembuat keputusan atau selection of leaders or official decision maker.

Menurut Herold Crouch demokrasi terdapat 3 unsur :

  1. System untuk menentukan pemerintahan yang di dasarkan pada pemilihan umum yang diadakan sewaktu waktu;
  2. Sedikitnya ada 2 partai yang bersaing;
  3. Civil Liberties, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan lain-lain yang terwujud dalam persuratkabaran yang bebas, dan terdapatnya organisasi-organisasi masyarakat seperti serikat buruh atau organisasi keagamaan.

Ada dua kategori dasar dalam demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam kategori demokrasi langsung setiap warga negara dapat ikut serta dalam pembuatan keputusan negara, seperti halnya pada peristiwa di Athena kuno dimana mereka dapat menjalankan system ini, dengan di hadiri kurang lebih 5000-6000 orang majelis, dalam merumuskan suatu permasalahan diantara mereka. menurut hemat saya, demokrasi dengan system langsung ini kurang sesuai bila mana diterapkan dalam suatu negara dengan jumblah penduduk yang banyak.

Sedangkan untuk kategori kedua adalah demokrasi perwakilan yang mengngandung pengertian sejumblah warga negara yang memiliki berbagai kepentingan dan tinggal di suatu daerah atau distrik tertentu kemudian memberikan kedaulatan dirinya kepada individu atau partai politik yang ia percayai, melalui pemilihan umum.

Sedangkan dilihat dari konsep perwakilan, terdapat dua tipe yang dapat menjelaskan antara keterkaitan hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili adalah sebagai berikut: Pertama, perwakilan tipe delegasi (mandat) memiliki konsep wakil rakyat terikat dengan keinginan rakyat yang di wakili. Fungsi dari wakil rakyat tipe ini adalah menyuarakan pendapat dan keinginan pemilih yang memiliki suara mayoritas di dalam konsituen, bila mana wakil rakyat tidak sepaham dengan keinginan para pemilih maka ia hanya memiliki dua pilihan, yakni mengikuti keinginan para pemilih atau mengngundurkan diri.

Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe trustee (independen) berpendirian, wakil rakyat di pilih berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan dan memiliki kemampuan mempertimbangkan secara baik (good judgment). Untuk itu untuk dapat melakukannya maka wakil rakyat memerlukan kebebasan dalam berfikir dan bertindak. Karena tipe perwakilan ini memiliki pemikiran bahwa para wakil rakyat memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Menurut Herold Crouch, demokrasi adalah suatu system yang di tandai oleh pertentangan dan kalau di lihat dari sudut pandang etika demokrasi, politik oposisi adalah kegiatan parlementarian yang paling terhormat.

Selain dua tipe yang telah di jabarkan di atas, ada keterkaitan antara perwakilan politik, peran partai dan system demokrasi adalah Pertama, pendangan yang menyatakan bahwa wakil rakyat memiliki fungsi sesuai dengan program partai. Kedua, partai merupakan penghubung antara kepentingan local dengan kepentingan nasional sehingga memilih partai berarti mendukung program nasional dan dengan melaksanakan program partai wakil rakyat melaksanakan kepentingan nasional. Ketiga, adanya suatu pandangan yang menyatakan partai politik tidak selalu menyangkut kepentingan nasional, seharusnya wakil rakyat sebagian terikat dengan program partai tetapi di sisi lainnya wakil rakyat haruslah mementingkan kepentingan nasional. Dan yang keempat, pandangan yang melihat dari perspektif kepentingan siapa yang lebih di dahulukan? apa kepentingan daerah (distrik) atau kepentingan nasional (bangsa-negara).

Pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di abab 20 adalah memandang pemerintah sebagai sumber jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi rakyat. Masyarakat yang sadar akan politiknya, mereka cenderung memandang pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan yang di hadapi rakyat. Masyarakat yang sadar akan politik menganggap lembaga-lembaga Negara memiliki fungsi untuk menampung dan menginplikasikan tuntutan dari berbagai golongan masyarakat, selanjutnya mereka memiliki suatu kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena, masyarakat ini memandang tidak ada perundang-undangan tampa melalui pembahasan dan persetujuan badan perwakilan rakyat.

Rocky Gerung menyebutkan dalam tulisannya, perwakilan politik memiliki peran penting dalam proses konsolidasi demokrasi. Perwakilan politik adalah jaminan rasional bagi pengaturan konflik. Perkembangan modern dari paham demokrasi mengarahkan kita pada soal pentingnya paham konstitusionalisme dipegang sebagai prinsip pengatur yang harus menjamin pelembagaan demokrasi dan politik oposisi. Tetapi yang harus pertama-tama dipahami adalah filosofi dari konstitusionalisme, yaitu sebagai prinsip keutamaan hak rakyat. Filosofi itu dirumuskan secara padat misalnya oleh Francois Hotman di dalam Francogalia (1573) : “a people can exist without a king…whereas a king without a people cannot even be imagined” yang bermakna Rakyat dapat hidup tanpa raja, tetapi tidak sebaliknya.

Untuk merespon pembahasan ini penulis selanjutnya akan menjabarkan secara garis besar fungsi dari lembaga perwakilan rakyat yang di kutip dari pemakalah AA.GN. Ari Dwipayana

B. Fungsi-Fungsi Lembaga Perwakilan Politik

Dalam sistem demokrasi modern yang berkembang saat ini, keberadaan lembaga perwakilan politik- yang sering disebut Parlemen atau lembaga legislatif- merupakan prasyarat penting dari sebuah negara demokratis. Namun, ukuran demokrasi, tidak berhenti pada “keberadaan” namun sesungguhnya lebih jauh menekankan pada tingkat dan kualitas keterwakilan lembaga perwakilan politik tersebut. Hal ini penting karena konsep perwakilan politik didasarkan pada konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Kualitas keterwakilan itu akan ditentukkan oleh sejauhmana lembaga perwakilan politik itu menjalankan fungsi-fungsi utamanya sebagai perwakilan politik rakyat.

Secara konseptual, Parlemen memiliki tiga fungsi utama; fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiganya ditopang oleh dua fungsi yang lain: fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan fungsi komunikasi politik. Walaupun kelima fungsi itu bekerja dengan cara dan ruang lingkup yang berbeda, namun kelima fungsi itu pada dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lain. Misalnya, dalam menjalankan fungsi pengawasan, setiap anggota Parlemen menerima amanat publik untuk memastikan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Daerah akan mengacu pada kepentingan publik. Parlemen harus memastikan seberapa jauh pemerintah mampu mewujudkan tujuan-tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati oleh publik pada proses legislasi dan penganggaran. Demikian pula ketika Parlemen harus menjalankan fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi itu akan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih effektif (tepat sasaran), apabila Parlemen mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Dengan melakukan pengawasan yang baik, Parlemen selain bisa mencegah sedini mungkin penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam proses legislasi dan anggaran, Parlemen juga bisa mendapatkan bahan-bahan dalam menyempurnakan produk legislasi dan anggaran sesuai dengan temuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dengan demikian, didalam menjalankan fungsi pengawasan bentuk atau model pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan dan menyetujui kebijakan mengenai isu tertentu sehingga pemerintah harus menjalankan kebijakan berdasarkan kebijakan yang sudah disetujui oleh Parlemen. Pengawasan dengan cara melahirkan kebijakan ini sering disebut pengawasan melalui legislasi (control by legislation). Contoh lain didalam optimaliasi fungsi pengawasan adalah dengan memperkuat fungsi anggaran atau sering disebut dengan pengawasan melalui proses penganggaran (budgetary control). Misalnya dengan memotong anggaran belanja perjalanan dinas karena terlalu besar dan tidak masuk akal, tidak mensetujui kegiatan yang tidak penting dan cenderung menghambur-hamburkan uang, menghapuskan upah pungut pajak, dan sebagainya.

Keterkaitan antar kelima fungsi itu mengandung arti bahwa kelimanya perlu dijalankan secara simultan dengan proporsi yang lebih seimbang. Ketimpangan dalam menjalankan fungsi-fungsi Parlemen tersebut tentu saja akan mempengaruhi performance Parlemen secara keseluruhan. Karena bagaimanapun, publik akan cenderung akan menilai Parlemen tidak bekerja secara maksimal, apabila Parlemen hanya menjalankan atau menitikberatkan satu atau dua fungsi saja. Dengan demikian, kapasitas Parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran harus diimbangi dengan kapasitas Parlemen dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan.

Peran Warga, Pemerintah dan Parlemen dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif


Proses-proses pembuatan kebijakan publik yang partisipatif –termasuk penyusunan rencana dan anggaran- pada dasarnya terjadi pada ruang masyarakat sipil. Pada proses ini masyarakat mengkonsolidasi partisipan, mengagregasi kepentingan, memilih preferensi, memilih delegasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Ketika terjadi proses partisipatif di masyarakat, bukan berarti pemerintah diam. Pemerintah harus terlibat dalam proses tersebut. Hanya dalam proses ini pemerintah tidak bertindak sebagai wakil yang diberi mandat oleh rakyat melainkan menyediakan data dan informasi karena data sumber daya publik ada di pemerintah, melakukan asistensi teknis karena pemerintah memang dididik untuk memiliki keterampilan teknis perencanaan, dan melaksanakan keputusan yang disepakati. Sedangkan legislatif dapat terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif sebagai bagian dari kalunikasi politik dengan konstituen.

C. Alih Fungsi Peran DPRD Suatu Tinjaun Kasus Korupsi Oleh Indonesia Corruption Watch Tahun 2004.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa citra lembaga DPRD di dalam masyarakat agak minus dan skeptis. Cerita tentang DPRD yang belum lama dilantik, tetapi telah memperdebatkan dengan pemerintah daerah mengenai penyediaan fasilitas dan pembelian mobil, berikut kasak kusuk beberapa anggota DPRD yang mencari fasilitas bagi dirinya sendiri atau jadi pemborong terselubung di daerahnya menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPRD. DPRD provinsi, kabupaten/kota periode 1999-2004 telah meninggalkan cacat atau pelanggaran hukum yang tidak ada bandingannya dalam sejarah DPRD Indonesia, terutama menyangkut skandal korupsi. berikut penulis akan memaparkan alih fungsi peran DPRD suatu tinjauan analisis yang di lakukan oleh Corruption Watch Tahun 2004 adalah sebagai berikut.

Secara umum, modus korupsi 2004 menggambarkan pola yang berulang-ulang dan konvensional. Hal itu bisa dilihat pada bagan dibawah ini.

Modus Korupsi 2004


Dari data diatas, kecenderungan dari modus korupsi 2004 sebagian besarnya adalah korupsi yang berkaitan dengan tender/lelang proyek. Modusnya meliputi mark-up (61), mark-down (10), pelanggaran prosedur (10), manipulasi data/dokumen (24), merubah spesifikasi barang (4) dan penunjukan langsung (7). Artinya, praktek korupsi dalam pengadaan/lelang/tender menjadi mudah terjadi mengingat sebagian besar alokasi anggaran pemerintah digunakan untuk proyek-proyek pengadaan barang/jasa. Selain daripada itu, yang terbesar adalah modus yang sering dinamakan praktek penggelapan. Dari data diatas, modus ini menempati urutan pertama, yakni 99 kali terjadi.

Per definisi, penggelapan sebagaimana dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh pemegang otoritas keuangan maupun proyek dalam pelaksanaan proyek dengan tidak sepenuhnya menganggarkan dana itu untuk keperluan proyek, namun sebagiannya disisihkan atau diambil untuk kepentingan pribadi. Modus ini sedikit berbeda dengan penyunatan/pemotongan mengingat penyunatan lebih menggambarkan praktek pemotongan anggaran dari pihak lain yang seharusnya mendapatkan alokasi penuh. Modus penyunatan kerap terjadi dilingkungan

KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) atau Departemen Keuangan yang memiliki otoritas penuh untuk mengucurkan anggaran. Sementara modus terbesar kedua terjadi dalam korupsi yang melibatkan DPRD. Secara umum terdapat empat modus korupsi DPRD yang dapat kita temui di hampir semua kasus. Modus pertama adalah dengan menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota dewan atau yang lebih akrab disebut mark-up. Dikatakan sebagai praktek mark-up karena PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD sebenarnya telah membatasi secara rinci penerimaan bagi anggota dewan yang bisa ditoleransi sesuai dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Modus kedua adalah menggandakan (redundant) item penerimaan anggota dewan melalui berbagai strategi. Strategi yang paling kerap muncul adalah dengan memasukkan item anggaran yang berbeda-beda untuk satu fungsi. Misalnya terdapat pos asuransi untuk kesehatan, tetapi di pos lain muncul item tunjangan kesehatan. Padahal kedua pos penerimaan tersebut adalah untuk satu fungsi, yakni anggaran bagi kesehatan anggota dewan.

Strategi lain adalah dengan menitipkan pos penerimaan itu pada anggaran eksekutif (Pemda). Biasanya item anggaran itu sering disebut sebagai bantuan untuk instansi vertikal seperti yang terjadi dalam kasus dana kaveling di Jawa Barat. Modus ketiga dengan cara mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur dalam PP 110/2000. Kasus yang paling banyak mencuat dan digugat oleh berbagai elemen masyarakat adalah alokasi anggaran untuk pos dana purnabakti. Di Jawa Barat dana purnabakti lebih popular dengan istilah uang kadeudeuh. Selain dana purnabakti, fasilitas rumah dinas yang seharusnya hanya diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga ternyata digelontorkan untuk seluruh anggota dewan.

Modus keempat adalah korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan dewan. Dari aspek tindakan, korupsi jenis ini adalah korupsi yang paling telanjang dan nyata. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Padang yang telah memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif) hingga mencapai Rp 10,4 Miliar. Diantara keempat modus korupsi tersebut, modus keempat bisa dianggap yang paling konvensional dan umum terjadi di berbagai instansi pemerintah. Dalam pengertian bahwa tindakan korupsi dengan cara memanipulasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBD hingga seolah-olah sebuah program telah dilaksanakan merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, merugikan keuangan negara dan terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara itu, modus korupsi anggota dewan yang pertama hingga ketiga merupakan produk kesepakatan dua pihak (eksekutif dan legislatif) dengan memanfaatkan dua hal, yakni kewenangan yang dimiliki untuk membuat peraturan dan celah perundang-undangan yang tumpang tindih.

Korupsi model ini dianggap seolah-olah bukan merupakan tindakan korupsi karena telah dinaungi dalam sebuah peraturan daerah (Perda) yang legal. Padahal dari sisi materi peraturan, banyak terdapat penyimpangan (corrupt), baik terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun dari aspek normatif lainnya seperti rasa keadilan, kepantasan umum atau kelaziman. Oleh karena dipayungi dalam bentuk peraturan, korupsi jenis ini sering disebut sebagai korupsi yang dilegalkan atau legalisasi korupsi. Mengingat legalisasi penyimpangan didasari atas kesepakatan dua pihak pengelola daerah, korupsi yang telah menyeret beratus-ratus anggota dewan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan dan tanggung jawab pihak eksekutif (baca: kepala daerah).

Khusus untuk Kepala Daerah, tidak ada pola atau modus korupsi yang secara umum dapat digeneralisir. Tapi setidaknya, praktek korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dapat ke dalam dua hal. Pertama, bahwa korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah, menunjukkan adanya gejala korupsi birokratis yakni praktek korupsi yang muncul mengingat posisi, kedudukan dan wewenangnya sebagai Kepala Daerah yang memberikannya peluang besar untuk melakukan penyimpangan. Korupsi model ini seringkali melibatkan bawahan (Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, Bendaharawan Daerah) sebagai wujud dari struktur birokrasi yang hirarkies. Sebagai contoh sebagaimana tergambar dalam laporan masyarakat ke ICW adalah korupsi dalam pembelian kapal fery (Jambi), pembelian jas dinas (Jember), mark-up harga satuan barang (Jambi), pembelian/pembangunan gedung perkantoran pemda melalui penunjukan langsung (Bengkulu) dan lain sebagainya. Korupsi jenis ini tidak akan berjalan rapi atau akan mudah terbongkar jika prosedur resmi yang menjadi acuan baku sebuah proyek/program tidak ditempuh. Sebut saja misalnya prosedur pengadaan barang/jasa bagi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Keprres No 80 tahun 2003.

Oleh karenanya prosedur pengadaan seringkali menjadi acuan apakah dalam sebuah pelaksanaan proyek/program telah terjadi penyelewengan atau tidak. Problem besarnya adalah bahwa praktek korupsi itu seringkali terjadi justru dengan landasan prosedur yang sudah sah atau diakui. Dengan bahasa lain, korupsi yang muncul adalah korusi yang telah mendapatkan legitimasi prosedur. Hal itu dimungkinan karena adanya kewenangan yang besar dari pemegang otoritas untuk menentukan panitia pengadaan/tender, proyek/program yang diadakan, peserta tender, mekanisme tender dan penentuan pemenang tender sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa korupsi pengadaan barang oleh bupati/kepala daerah.

Kedua, bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah memperlihatkan kecenderungan korupsi kolaboratif, yakni korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/ fungsi/ wewenang dari masing-masing pihak. Dengan menjabarkan secara lebih jauh, korupsi kolaboratif berpeluang muncul ketika ada kekuatan yang seimbang (baca: kewenangan) antara pihak yang diawasi dengan pihak yang mengawasi yakni eksekutif (kepala daerah) dengan legislatif (DPRD). Jika kekuatan itu tidak seimbang, yang muncul adalah pemerasan sebagaimana disebut-sebut banyak kalangan terjadi di parlemen pusat. Namun jika eksekutif meminta kepada legislative untuk tidak menggunakan fungsi kontrolnya, yang lahir adalah penyuapan (bribery). Modus korupsi sebagaimana disebutkan diatas antara lain adalah pemberian parcel oleh bupati ke DPRD (Banyuwangi), money politics dalam pilkada (Demak), penggelapan dana APBD (Aceh, Riau) atau penjualan aset daerah (Bekasi).

Kesimpulan

kualitas, peran dan fungsi perjuangan perwakilan rakyat haruslah selalu menjungjung tinggi amanat rakyat, seharusnya para wakil rakyat dapat peka terhadap rakyat yang di wakili. sebagaimana rakyat telah memberikan kepercaya dan hak-hak kebebasannya berpendapatnya. makna perumpamaan wakil rakyat memiliki makna yang luas, perumpamaannya meliputi keinginan masyarakat yang di wakili yang pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda beda. untuk itu mereka yang di pilih sebagai wakil rakyat seharusnya menjungjung tinggi etika profisional kerja, sebagai etika moral yang berjuang memenangkan kepentingan kepentingan politik rakyat itulah yang merupakan harapan dari pada rakyat dalam suatu system perwakilan demokrasi modern.

tetapi sebagaimana manusia yang tak luput dari pada kekurangan. terkadang para wakil rakyat melupakan peran dan fungsi strategisnya untuk memperjuangkan suara-suara wakilnya. mereka di sibukkan oleh kepentingan-kepentingan diri maupun kelompoknya. sebagaimana hasil laporan akhir tahun 2004 Indonesia Corruption Watch, yang menunjukkan rendahnya moral para wakil rakyatsebagai seorang negarawan, hal ini menunjukkan bahwa para wakil rakyat telah melupakan mengesampingkan amanat yang dtelah berikan rakyat yang justru berbalik melawan terhadap rakyat yang di wakili melalui tindakan-tindakan korupsi.

Bila mana dilihat dari hasil analisa Indonesia Corruption Watch, menerangkan bahwa Desentralisasi tanpa desentralisasi demokratik melahirkan monopoli atas sumber daya ekonomi daerah oleh elit lokal (legislative dan eksekutif) mengandung bahaya yakni penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Kedua, Korupsi pada tahun 2004 di Indonesia menunjukkan penyebaran yang meliputi hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Aktor yang paling sering terlibat dalam korupsi 2004 adalah para wakil rakyat yang di tunjuk sebagai Kepala Daerah dan DPRD. Ketiga, para wakil rakyat (DPRD) menggunakan payung hukum dalam upaya melegalkan korupsi yang dilakukannya. untuk itu penulis sependapat dengan Teten Masduki dalam upaya pemberdayaan civil society yang paling penting dalam hal ini menyangkut pemberian akses masyarakat terhadap inforrnasi mengenai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintahan berdasar dapa preferensi masyarakat. Kebebasan pers menjadi tidak bermakna dalam menjalankan fungsi pengawasan, kalau tidak ada kebebasan memperoleh informasi.


Daftar Pustaka

  1. Siregar. Dr. Leonard. Majalah Demokrasi dan Keberanian Moral, Indonesia Media Berdaya Lewat Lintas Budaya, Terbitan, November 1999
  2. Prayitno. Budi, Apakah Demokrasi Itu, Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2001
  3. Suhelmi. Ahmad, Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007
  4. Mulyasantosa. Nanang, Tanya-Jawab Sistem Politik (Political Sistem), Cv Armico, Bandung.
  5. Crouch. Herold, Masyarakat, Politik dan Perubahan, FISIP UI, 1981. hal 115
  6. Surbakti. Ramlan, Memahami Ilmu Politik, FISIP Univ Airlangga, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
  7. Crouch. Herold, Masyarakat, Politik dan Perubahan, FISIP UI, 1981
  8. Gerung. Rocky, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Etika dan Tugas Politik Oposisi, http://partai-pib.or.id – Sudut Pandang, 5- 2004 – 13
  9. Makalah, AA.GN. Ari Dwipayana, Fungsi-Fungsi Lembaga Perwakilan Politik, Modul Pelatihan “Kaukus Parlemen Bersih Yogyakarta” (tidak ada data-data informasi makalah secara lengkap). Sumber dapat di peroleh di url:
    http://www.simpul-tangerang.org/dl_jump.php?id=15
  10. Corruption Watch, Otonomi Daerah, Lahan Subur Korupsi “Laporan Akhir Tahun 2004 Indonesia Corruption Watch”,
  11. Makalah, Masduki. Teten, Agenda Reformasi Anti Korupsi di Indonesia, sampaikan dalam Anti Corruption Workshop, Mandarin Oriental Hotel, 11-12 October 2000.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s